Puan: Relaksasi PSBB Harus Berdasarkan Data Lengkap dan Analisa Cermat

Kompas.com - 11/05/2020, 14:41 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus berdasakan data yang lengkap dan analisa yang cermat.

Pasalnya jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat terjadi peningkatan kasus infeksi Covid-19 baru. Terlebih data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, angka perkembangan pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.

“Sama seperti prinsip keberhatian sebelum pemerintah mengizinkan sebuah daerah menjalankan PSBB, pelonggaran PSBB juga perlu menerapkan prinsip yang sama,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Puan menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Wacana Relaksasi PSBB Dikaji Matang

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan agar kedua roda itu tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19,” kata Puan.

Menurut Puan, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah hingga kini kapasitas harian tes Polymerase Chain Reaction ( PCR) belum mencapai target yang ditetapkan presiden.

Data menunjukkan, kapasitas harian tes PCR baru mencapai 5.000 spesimen per hari atau separuh dari target.

Meski begitu Puan berpesan, apa pun kebijakan yang diambil harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh dan disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

“Agar tidak muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” kata Puan.

Puan pun mengingatkan, penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan gotong royong, kedisiplinan, solidaritas, empati, dan kekonsistenan.

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke