Puan: Relaksasi PSBB Harus Berdasarkan Data Lengkap dan Analisa Cermat

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Senin, 11 Mei 2020
Puan: Relaksasi PSBB Harus Berdasarkan Data Lengkap dan Analisa CermatDOK. DPR RIKetua DPR RI Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus berdasakan data yang lengkap dan analisa yang cermat.

Pasalnya jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat terjadi peningkatan kasus infeksi Covid-19 baru. Terlebih data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, angka perkembangan pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.

“Sama seperti prinsip keberhatian sebelum pemerintah mengizinkan sebuah daerah menjalankan PSBB, pelonggaran PSBB juga perlu menerapkan prinsip yang sama,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Puan menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Wacana Relaksasi PSBB Dikaji Matang

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan agar kedua roda itu tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19,” kata Puan.

Menurut Puan, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah hingga kini kapasitas harian tes Polymerase Chain Reaction ( PCR) belum mencapai target yang ditetapkan presiden.

Data menunjukkan, kapasitas harian tes PCR baru mencapai 5.000 spesimen per hari atau separuh dari target.

Meski begitu Puan berpesan, apa pun kebijakan yang diambil harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh dan disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

“Agar tidak muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” kata Puan.

Puan pun mengingatkan, penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan gotong royong, kedisiplinan, solidaritas, empati, dan kekonsistenan.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR