Puan: Relaksasi PSBB Harus Berdasarkan Data Lengkap dan Analisa Cermat

Kompas.com - 11/05/2020, 14:41 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan MaharaniDOK. DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus berdasakan data yang lengkap dan analisa yang cermat.

Pasalnya jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat terjadi peningkatan kasus infeksi Covid-19 baru. Terlebih data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, angka perkembangan pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.

“Sama seperti prinsip keberhatian sebelum pemerintah mengizinkan sebuah daerah menjalankan PSBB, pelonggaran PSBB juga perlu menerapkan prinsip yang sama,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Puan menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Wacana Relaksasi PSBB Dikaji Matang

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan agar kedua roda itu tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19,” kata Puan.

Menurut Puan, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah hingga kini kapasitas harian tes Polymerase Chain Reaction ( PCR) belum mencapai target yang ditetapkan presiden.

Data menunjukkan, kapasitas harian tes PCR baru mencapai 5.000 spesimen per hari atau separuh dari target.

Meski begitu Puan berpesan, apa pun kebijakan yang diambil harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh dan disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

“Agar tidak muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” kata Puan.

Puan pun mengingatkan, penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan gotong royong, kedisiplinan, solidaritas, empati, dan kekonsistenan.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke