KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus berdasakan data yang lengkap dan analisa yang cermat.
Pasalnya jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat terjadi peningkatan kasus infeksi Covid-19 baru. Terlebih data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, angka perkembangan pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.
“Sama seperti prinsip keberhatian sebelum pemerintah mengizinkan sebuah daerah menjalankan PSBB, pelonggaran PSBB juga perlu menerapkan prinsip yang sama,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).
Puan menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Wacana Relaksasi PSBB Dikaji Matang
“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan agar kedua roda itu tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19,” kata Puan.
Menurut Puan, hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah hingga kini kapasitas harian tes Polymerase Chain Reaction ( PCR) belum mencapai target yang ditetapkan presiden.
Data menunjukkan, kapasitas harian tes PCR baru mencapai 5.000 spesimen per hari atau separuh dari target.
Meski begitu Puan berpesan, apa pun kebijakan yang diambil harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh dan disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.
Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak
“Agar tidak muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” kata Puan.
Puan pun mengingatkan, penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan gotong royong, kedisiplinan, solidaritas, empati, dan kekonsistenan.