Soal Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Pantau Penerapannya di Lapangan

Kompas.com - 22/04/2020, 18:41 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI IrwanJaka/Man Anggota Komisi V DPR RI Irwan

KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah pusat harus terus memantau penerapan keputusan larangan mudik yang diumumkan Selasa (21/4/2020) agar berjalan efektif.

“Kebijakan Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sampai ke jajaran pemerintahan di tingkat bawah,” ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Ia melanjutkan, jajaran kementerian terkait harus benar-benar mengontrol kebijakan presiden tersebut.

“Khususnya, dalam hal ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan Ad Interim,” sambung politikus Partai Demokrat itu.

Baca juga: Tanggulangi Wabah Virus Corona, Satgas Covid-19 DPR Lakukan 3 Aksi Nyata

Dirinya pun berharap perintah larangan mudik itu dijalankan secara konsisten dan ditindaklanjuti jajaran pemerintah di daerah.

Menurut Irwan, apabila keputusan itu diterapkan dengan baik, maka dampaknya akan besar dalam upaya memutus rantai penularan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk benar-benar mengawasi penerapan larangan mudik di lapangan, khususnya akses transportasi darat, laut, dan udara.

"Kalau sudah pelarangan mudik, maka akses darat, laut, dan udara di luar angkutan logistik dan yang dikecualikan lainnya, ya harus ditutup dari Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, DPR Siap Gelar Webinar dengan Parlemen Sejumlah Negara

Sebelumnya, legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur itu mengapresiasi keputusan pelarangan mudik dari Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke