Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif
KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 dengan pemberitaan yang kian simpang siur membawa berbagai dampak, salah satunya adalah gangguan psikologi bagi masyarakat.
“Tidak hanya berkaitan dengan medis. Namun, permasalahan Covid-19 juga sudah menyerang psikologis masyarakat,’ ujar Kepala BNPB Doni Monardo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (6/4/2020)
Hal itu terjadi karena maraknya kabar hoaks mengenai Covid-19 yang bereda di media sosial dan layanan pesan instan WhatsApp.
Doni mengungkapkan melalui beberapa data yang berhasil dikumpulkan pemerintah disebutkan, gangguan psikologi ini ditunjukkan dengan ketakutan dan kecemasan berlebihan.
Kondisi itu tercipta akibat informasi hoaks yang mengakibatkan imunitas masyarakat menjadi rendah.
Baca juga: Doni Monardo Minta Terawan Tagih Daerah Lengkapi Usulan PSBB
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah untuk memberikan narasi positif dan transparansi terkait pemberitaan sebagai prioritas dalam program penanganan Covid-19.
“Masyarakat membutuhkan pemberitaan dan narasi positif untuk mendinginkan suasana di tengah kekhawatiran terhadap pandemi coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia," ujar Maman Imanul Haq.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran akibat masifnya informasi tentang Covid-19 yang membangkitkan kondisi psikologis masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini berharap dengan melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat yang paling rendah yakni, kepala desa atau lurah, RT/RW serta berbagai komunitas dapat membuat masyarakat optimis menghadapi pandemi Covid-19.
Baca juga: Doni Monardo: Kita Berada di Satu Rangkaian Kereta, Satu Gerbong Jatuh, Gerbong Lain Bisa Terguling
“Ini bisa menjadi prioritas kita bahkan instrumen ini bisa ke tingkat paling rendah yaitu desa RT, RW, kemudian juga kepala desa atau lurah. Atau beberapa daerah memiliki nama berbeda dengan instrumen lainnya seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna digerakkan semua," tegas Doni.
