Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 28 November 2019
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang AsingDOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima audiensi IODN-U (Indonesian Diaspora Network-United) atau yang sering disebut dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

KOMPAS.com - Indonesian Diaspora Network-United atau disebut Aliansi Pelangi Antar Bangsa meminta DPR menerapkan Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja Bagi Orang Asing dengan catatan orang asing itu sudah menikah di atas 10 tahun.

Indonesian Diaspora Network-United menyampaikan permintaan atau aspirasi tersebut ketika beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyebut aliansi tersebut juga mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

“Khususnya, dalam rangka dwi kewarganegaraan pada mereka, baik itu untuk suaminya, untuk istrinya dan anak-anaknya,” ungkap Aziz seperti keterangan tertulisnya.

Baca juga: Diaspora Indonesia: Kembali Pulang atau Mengabdi dari Dunia?

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aziz menyampaikan akan terlebih dulu membahasnya dengan pemerintah dan DPR RI.

Menurutnya, perlu adanya penyelarasan harmonisasi di bidang keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan.

“Sementara itu, di internal DPR akan dibahas di dalam 9 fraksi untuk merumuskan apa arah kebijakan yang akan diambil ke depan untuk dimasukkan dalam satu Prolegnas,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II tersebut.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Anggota DPR: Persoalan Covid-19 adalah Masalah Hidup dan Mati Bangsa Indonesia
Anggota DPR: Persoalan Covid-19 adalah Masalah Hidup dan Mati Bangsa Indonesia
DPR
Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020
Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020
DPR
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif
DPR
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona
DPR
Tanggulangi Covid-19, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Terbitkan 3 Perppu
Tanggulangi Covid-19, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Terbitkan 3 Perppu
DPR
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR