Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 28 November 2019
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang AsingDOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima audiensi IODN-U (Indonesian Diaspora Network-United) atau yang sering disebut dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

KOMPAS.com - Indonesian Diaspora Network-United atau disebut Aliansi Pelangi Antar Bangsa meminta DPR menerapkan Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja Bagi Orang Asing dengan catatan orang asing itu sudah menikah di atas 10 tahun.

Indonesian Diaspora Network-United menyampaikan permintaan atau aspirasi tersebut ketika beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyebut aliansi tersebut juga mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

“Khususnya, dalam rangka dwi kewarganegaraan pada mereka, baik itu untuk suaminya, untuk istrinya dan anak-anaknya,” ungkap Aziz seperti keterangan tertulisnya.

Baca juga: Diaspora Indonesia: Kembali Pulang atau Mengabdi dari Dunia?

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aziz menyampaikan akan terlebih dulu membahasnya dengan pemerintah dan DPR RI.

Menurutnya, perlu adanya penyelarasan harmonisasi di bidang keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan.

“Sementara itu, di internal DPR akan dibahas di dalam 9 fraksi untuk merumuskan apa arah kebijakan yang akan diambil ke depan untuk dimasukkan dalam satu Prolegnas,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II tersebut.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR