Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Rabu, 20 November 2019
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang DOK. DPR RIWakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru didampingi Dubes RI untuk Selandia Baru dan Anggota Dewan.

KOMPAS.comSelandia Baru mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam sektor pendidikan, pariwisata, budaya, bahasa, kesenian, dan olahraga. Ajakan tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

“Kami menyambut baik, mudah-mudahan ini bisa mempererat hubungan dan bisa menumbuhkan nilai ekonomi, trading ekspor impor dari neraca perdagangan menuju arah yang positif,” kata Azis seperti dalam keterangan tertulisnya.

Parlemen Selandia Baru menawarkan kerja sama ketika berkunjung ke Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Pembahasan utama pada kunjungan tersebut adalah kerja sama dalam sektor pendidikan. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, terdapat 1.200 pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Selandia Baru.

Baca juga: Selandia Baru akan Investasi SDM di Indonesia

Mendukung hal tersebut, Azis menyatakan kerja sama dalam sektor pendidikan perlu dilakukan. Terlebih Selandia Baru memiliki sekolah pilot (International Aviaton Academy) terbaik di dunia, dan teknologi perfilman yang sangat pesat.

“Beberapa film yang mendominasi kompetisi perfilman dunia salah satunya dibuat di New Zealand,” kata Azis.

Sebelumnya, hubungan antara Indonesia dengan Selandia Baru sudah terjalin dengan baik di sektor pariwisata. Tren kunjungan wisatawan Selandia Baru meningkat 20,03 persen dari tahun sebelumnya dengan total 128.324 orang sepanjang 2018.

Pada kesempatan yang sama, pihak Indonesia dan New Zealand juga membahas kerja sama dalam sektor pariwisata.

Kedua pihak saling menyampaikan wisata andalan di negaranya. Indonesia mengajukan Bali, Lombok, dan Danau Toba di Sumatera Utara, sedangkan Selandia Baru mengajukan Auckland dan pulau-pulau lainnya.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR