Anggota Komisi III DPR: Jangan Kaitkan Radikalisme pada Agama

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Selasa, 12 November 2019
Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan mitra kerja diantaranya Komnas HAM, KPK, LPSK, BNN dan BNPT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan mitra kerja diantaranya Komnas HAM, KPK, LPSK, BNN dan BNPT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding meminta agar diksi radikalisme diganti dan pelaku kekerasan tidak digeneralisir kepada agama tertentu.

Hal itu dia ungkapkan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme.

" Diksi radikal, saya kurang setuju karena diksi radikal distigmatisasi kepada agama," ujarnya di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Apa yang disampaikan Sarifudin terkait dengan banyaknya kalangan yang mempertanyakan definisi radikal yang dimaksud pemerintah setelah mengaitkannya dengan cara berpakaian.

"Jangan karena persoalan celana cingkrang, jidat hitam dan cadar kemudian muncul bahasa radikal. Apa hubungannya, kan tidak begitu. Saya minta diksi radikal itu dipikir ulang, bagaimana kata radikal itu diganti dengan kekerasan, ekstrimis," paparnya.

Baca juga: BNPT: Radikalisme dan Terorisme Tidak Bisa Dinilai dari Penampilan

Selain menolak karena dikaitkan dengan agama, Sarifudin juga menjelaskan jika mengacu pada KBBI, maka kata radikal berarti mendasar kepada hal yang prinsip.

Jika kata tersebut disematkan kepada pelaku kekerasan dan tindakan terorisme jadinya kurang tepat.

Untuk itu, dia mengusulkan agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem.

“Saya minta, dalam forum ini, diksi radikal ini dipikirkan ulang bagaimana agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism," ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia juga mengungkapkan diksi radikal juga pernah tenar pada masa Orde Baru yang berkaitan mengarah ke gerakan kiri. Namun, pasca Orde Baru ini, bergeser pemahaman ke arah kanan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Radikalisme Itu Bukan soal Pakaian, tetapi...

"Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita enggak bisa gunakan diksi ekstremis atau kekerasan?" jelas Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
DPR
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR