Puan Maharani Tekankan Inklusi Perdagangan untuk Rakyat di IPU Tokyo

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani pimpin delegasi Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-6 di Tokyo, Jepang. IPU adalah organisasi yang menghimpun parlemen negara dunia untuk berdialog atas isu-isu terkini yang menjadi tantangan bersama.

Pada pertemuan yang berlangsung pada hari Senin (4/11/2019) tersebut, Puan turut didampingi oleh Wakil Kedua DPR RI Rachmat Gobel, dan anggota DPR RI Dolfie OFP.

Pertemuan ini dihadiri oleh 18 negara dan dua organisasi internasional ( Parlemen Uni Eropa dan IPU) untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.

Tiga isu yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan ini di antaranya adalah sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals ( SDGs).

Baca juga: Di Forum Parlemen G20, Puan Maharani Dorong Perdagangan Dunia Terbuka dan Berkeadilan

Puan, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/11/2019),  menyampaikan bahwa parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif,  terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global value chain dan peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.

“Perdagangan antar negara selayaknya harus berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif.

Menjadi salah satu keynote speaker, Puan juga menyampaikan berbagai upaya nasional dalam rangka akselerasi capaian TPB. Indonesia memberikan dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dan sisi pendanaan lewat berbagai upaya inovasi pembiayaan pembangunan.

Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan Harus Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Menurutnya, TPB adalah agenda yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai stakeholder.

“Komitmen tersebut harus juga diikuti dengan upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara,” ujarnya.

Puan juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) dan Ketua Parlemen Korea Selatan. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama antar parlemen.

Para ketua parlemen pada pertemuan tersebut menyampaikan apreasiasi atas terpilihnya Puan sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama di Indonesia. Tak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender, hal ini juga penanda kemajuan demokrasi Indonesia.