Puan Maharani Tekankan Inklusi Perdagangan untuk Rakyat di IPU Tokyo

Aditya Mulyawan
Kompas.com - Selasa, 5 November 2019
Puan Maharani Tekankan Inklusi Perdagangan untuk Rakyat di IPU TokyoDok. DPR RIPuan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang.

KOMPAS.com Ketua DPR RI Puan Maharani pimpin delegasi Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-6 di Tokyo, Jepang. IPU adalah organisasi yang menghimpun parlemen negara dunia untuk berdialog atas isu-isu terkini yang menjadi tantangan bersama.

Pada pertemuan yang berlangsung pada hari Senin (4/11/2019) tersebut, Puan turut didampingi oleh Wakil Kedua DPR RI Rachmat Gobel, dan anggota DPR RI Dolfie OFP.

Pertemuan ini dihadiri oleh 18 negara dan dua organisasi internasional ( Parlemen Uni Eropa dan IPU) untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.

Tiga isu yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan ini di antaranya adalah sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals ( SDGs).

Baca juga: Di Forum Parlemen G20, Puan Maharani Dorong Perdagangan Dunia Terbuka dan Berkeadilan

Puan, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/11/2019),  menyampaikan bahwa parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif,  terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global value chain dan peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.

“Perdagangan antar negara selayaknya harus berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif.

Menjadi salah satu keynote speaker, Puan juga menyampaikan berbagai upaya nasional dalam rangka akselerasi capaian TPB. Indonesia memberikan dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dan sisi pendanaan lewat berbagai upaya inovasi pembiayaan pembangunan.

Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan Harus Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Menurutnya, TPB adalah agenda yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai stakeholder.

“Komitmen tersebut harus juga diikuti dengan upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara,” ujarnya.

Puan juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) dan Ketua Parlemen Korea Selatan. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama antar parlemen.

Para ketua parlemen pada pertemuan tersebut menyampaikan apreasiasi atas terpilihnya Puan sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama di Indonesia. Tak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender, hal ini juga penanda kemajuan demokrasi Indonesia.

 

PenulisAditya Mulyawan
EditorSheila Respati
Terkini Lainnya
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
DPR
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
DPR
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
DPR
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
DPR
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
DPR
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
DPR
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
DPR
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
DPR
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
DPR
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
DPR