DPR Imbau BPJS Kesehatan Perbaiki Data Kepesertaan Sebelum Naikan Iuran

Hotria Mariana
Kompas.com - Senin, 4 November 2019
DPR Imbau BPJS Kesehatan Perbaiki Data Kepesertaan Sebelum Naikan IuranANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWarga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

KOMPAS.com – Dalam data Badan Penyelenggara jamina Sosial (BPJS) Kesehatan ditemukan ada masyarakat tidak layak masuk sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi tetap menjadi tanggungan negara.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo lewat rilis yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2019) saat menyikapi kegaduhan akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya adalah perkara sederhana. Justru yang memberatkan adalah carut marutnya data kepesertaan.

Rahmad menekankan, jangan sampai hal tersebut membuat negara merugi akibat menanggung masyarakat mampu.

Baca juga: Ramai Tagar Boikot, Ini Kata BPJS Kesehatan

"Kita jangan terjebak pada setuju dan tidak setuju. Karena, ada masalah lebih besar dalam BPJS Kesehatan," katanya.

Soal kenaikan iuran BPJS, menurut Rahmad, ini seharusnya bisa menjadi momentum gotong royong di mana masyarakat mampu menyubsidi masyarakat tidak mampu.

Namun, sebelum rencana kenaikan tersebut dilaksanakan, Rahmad mengimbau BPJS Kesehatan membereskan data kepesertaan terlebih dahulu dan meningkatkan pelayanan.

"Ini tugas pemerintah untuk membereskan data kepesertaan, dengan menyisir ulang kepesertaan itu," katanya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Obat Defisit yang Picu Masalah Baru

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyodok. DPR RI Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo

Sementara itu, bagi masyarakat yang keberatan bahkan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Rahmad berharap ada solusi dari mereka.

Sebab, jika sampai negara merugi, maka pemerintah bakal kesulitan untuk membiayai. Selain itu, bila BPJS bangkrut, maka negara tidak bisa lagi melayani kesehatan masyarakatnya.

"Dari mana uang negara? Maka harus ada solusinya, kita cari solusi dan tidak hanya sekedar menolak," ujarnya.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Pede Bisa Surplus di 2020

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini, berlaku mulai 1 Januari 2020.

PenulisHotria Mariana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
DPR
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
DPR
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
DPR
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
DPR
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
DPR
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
DPR
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
DPR
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
DPR
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
DPR
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
DPR