Calon Menteri Jokowi, Rekam Jejak Tokoh Patut Jadi Pertimbangan

Kompas.com - 18/10/2019, 20:44 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Latar belakang pendidikan seseorang bukan menjadi satu-satunya pertimbangan presiden dalam memilih menteri untuk membantu tugasnya.

“Pendidikan perlu menjadi pertimbangan presiden menentukan atau memilih menteri. Namun menurut saya, track record atau pengalaman kerja orang tersebut lebih penting,” kata anggota DPR RI, Putra Nababan, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019).

Menurut dia, rekam jejak dan pengalaman agar menteri dapat menggerakkan birokrasi dan bersinergi dengan kementerian lain.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Politisi PDI Perjuangan itu yakin Presiden Jokowi mampu membentuk kabinet dan memilih sosok yang tepat sebagai menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah berpengalaman, meski masih berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik dan partai pendukungnya.

Susi jadi contoh

Putra mencontohkan pemilihan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada periode sebelumnya.

Meski latar belakang pendidikan Menteri Susi cukup kontroversial dan tidak sesuai banyak pihak, imbuh dia, pilihan tersebut menurut dia tidaklah salah.

Latar belakang dan pengalaman Menteri Susi membuatnya mampu menjalankan tugas dengan baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi PudjiastutiKOMPAS/ HENDRA A SETYAWAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Putra kembali menekankan jika pendidikan tinggi bukanlah jaminan seseorang akan sukses memimpin kementerian.

Meski demikian, ia melanjutkan, pendidikan tetap menjadi suatu pertimbangan penting.

“Menurut saya, yang ideal adalah kombinasi pendidikan dan latar belakang pengalaman kerja orang tersebut harus mampu menggerakkan birokrasi dan bersinergi dengan kementerian lainnya,” imbuh dia.

Terkini Lainnya
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke