Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Mikhael Gewati
Kompas.com - Rabu, 16 Oktober 2019
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah MufakatKOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).


KOMPAS.com
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Puan Maharani menghormati setiap proses yang dilakukan masing-masing fraksi dalam membicarakan proporsionalitas pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Hari ini saya masih memberikan kesempatan kepada pimpinan semua Fraksi yang ada di DPR untuk melakukan musyawarah mufakat, membicarakan profesionalitas pembagian AKD yang ada di DPR,”  ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui sebelumnya, pembentukan AKD pada periode ini akan berbeda dengan periode sebelumnya.

Pada periode ini, aturan terkait alokasi kursi di pimpinan AKD tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan proporsionalitas.

Baca juga: Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Metode inilah yang diyakini dapat mewakili surara rakyat karena berlandaskan pada komposisi perolehan suara partai politik pada Pemilihan Umum 2019 dan jumlah kursi DPR RI.

Meski tidak memberi tenggat waktu finalisasi hasil musyawarah yang dilakukan melalui lobi antarfraksi, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap menunggu hasil dari musyawarah tersebut.

“Jadi kita tunggu saja,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia dalam Kabinet Kerja 2014-2019 ini

Meski demikian, Puan Maharani memastikan jumlah Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 akan tetap sama dengan periode sebelumnya.

“Sampai saat ini sudah diputuskan bahwa Komisi yang akan ada di DPR nantinya itu tetap 11 komisi. Jadi tidak ada penambahan,” kata Puan seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (16/10/2019).

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR