Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI

Kompas.com - 13/09/2019, 07:03 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut AdiantoDok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto

KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) mengapresiasi DPR RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.

Adapun keberhasilan ini diraih karena keberhasilan DPR RI menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Baca juga: Bantah Berpolitik, Tsani Justru Minta DPR Pertimbangkan Masukan KPK

Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Utut Adianto secara khusus menerima penghargaan tersebut.

Dia mengatakan DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

"Kami bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang sering kali menyudutkan ternyata laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK,” kata Utut melalui rilis tertulis, Kamis (12/9/2019).

Terus sempurnakan

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Islandar mengatakan meski WTP telah diraih, tetapi penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan.

Hal iti dimaksudkan agar nantinya kementerian atau lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN).

“Sebenarnya hingga tahun ini, kami sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Namun, WTP bukan target akhir, kami terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan,” ungkap Indra.

Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Kementan dalam 5 Tahun Terakhir

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.

Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke