KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) mengapresiasi DPR RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.
Adapun keberhasilan ini diraih karena keberhasilan DPR RI menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.
Baca juga: Bantah Berpolitik, Tsani Justru Minta DPR Pertimbangkan Masukan KPK
Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Utut Adianto secara khusus menerima penghargaan tersebut.
Dia mengatakan DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.
"Kami bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang sering kali menyudutkan ternyata laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK,” kata Utut melalui rilis tertulis, Kamis (12/9/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Islandar mengatakan meski WTP telah diraih, tetapi penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan.
Hal iti dimaksudkan agar nantinya kementerian atau lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN).
“Sebenarnya hingga tahun ini, kami sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Namun, WTP bukan target akhir, kami terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan,” ungkap Indra.
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Kementan dalam 5 Tahun Terakhir
Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.
Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.