Bamsoet: Ketimpangan Sosial Warga Dunia Masih Tinggi

Kompas.com - 04/09/2019, 13:51 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).Dok. Humas DPR RI Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).

KOMPAS.com – Menurut laporan Oxam International 2019, salah satu organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, pada 2018 terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, sedangkan pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun menyoroti masih tingginya ketimpangan di antara warga dunia.

Baca juga: Bamsoet Sarankan Kementerian ESDM Dukung Pengusaha Tambang Nasional

"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar 2,5 miliar dollar Amerika rata-rata per hari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang 500 juta dollar Amerika per hari," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/2019).

Data-data tersebut, lanjutnya, menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan.

Bamsoet menjelaskan, selama bertahun-tahun ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.

Baca juga: Bamsoet: Banyak Manfaat dari Pengobatan Tradisional China...

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di masing-masing negaranya," jelas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs.

3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).Dok. Humas DPR RI 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).

Komitmen Indonesia

Bamsoet menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto ( PDB).

Baca juga: Bamsoet Ajak Kaum Muda Bela Negara

"Berbagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun," jelas Bamsoet.

Adapun, tambahnya, bantuan tersebut berhasil menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan pra sejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun

Kesehatan dan pendidikan

Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage.

Caranya, dengan pengalokasian 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

"Pada 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun pada 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," pungkas Bamsoet.

Terkini Lainnya
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
DPR
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
DPR
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
DPR
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
DPR
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke