Bamsoet: Ketimpangan Sosial Warga Dunia Masih Tinggi

Kompas.com - 04/09/2019, 13:51 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Menurut laporan Oxam International 2019, salah satu organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, pada 2018 terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, sedangkan pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun menyoroti masih tingginya ketimpangan di antara warga dunia.

Baca juga: Bamsoet Sarankan Kementerian ESDM Dukung Pengusaha Tambang Nasional

"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar 2,5 miliar dollar Amerika rata-rata per hari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang 500 juta dollar Amerika per hari," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/2019).

Data-data tersebut, lanjutnya, menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan.

Bamsoet menjelaskan, selama bertahun-tahun ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.

Baca juga: Bamsoet: Banyak Manfaat dari Pengobatan Tradisional China...

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di masing-masing negaranya," jelas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs.

3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).Dok. Humas DPR RI 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali, Rabu (4/9/19).

Komitmen Indonesia

Bamsoet menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto ( PDB).

Baca juga: Bamsoet Ajak Kaum Muda Bela Negara

"Berbagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun," jelas Bamsoet.

Adapun, tambahnya, bantuan tersebut berhasil menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan pra sejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun

Kesehatan dan pendidikan

Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage.

Caranya, dengan pengalokasian 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

"Pada 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun pada 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," pungkas Bamsoet.

Terkini Lainnya
Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

DPR
Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

DPR
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

DPR
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR
Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com