Bambang Soesatyo: Bangsa Indonesia, Ayo Bangun SDM Unggul

Kompas.com - 18/08/2019, 12:44 WIB
Sri Noviyanti

Editor

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan di usia ke-74 tahun kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia harus terus membangun sumber daya manusia yang unggul dalam sikap dan mental.

Ia juga ingin masyarakat adaptif terhadap perkembangan ilmu teknologi tanpa mengabaikan kearifan budaya nasional. Harapannya, Bangsa Indonesia akan semakin kuat dan berdaulat.

"Kita patut bersyukur tak perlu menunggu waktu lama untuk mengibarkan bendara Merah Putih. Tidak seperti para pejuang dan founding father yang butuh waktu ratusan tahun menghadapi penjajah. Rasa syukur itu harus diwujudkan dalam karya nyata. Salah satunya dengan menjadi manusia yang berbudaya dan beradab, unggul berkualitas," ujar Bamsoet usai mengikuti upacara Proklamasi 17 Agustus, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/08/19).

Dalam upacara tersebut bertindak sebagai inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo sebagai komandan upacara, Brigadir Jenderal TNI Syafruddin sebagai perwira upacara dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membacakan Teks Proklamasi.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (18/8/2019), Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini bersyukur Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila.

Selama 74 tahun merdeka,ujarnya, Pancasila terbukti mampu menangkal gejolak perang saudara maupun perpecahan mendalam antar sesama anak bangsa.

"Bahkan pada Pemilu 2019 lalu, ditengah gejolak dan serangan ideologi transnasional, Pancasila mampu menyelamatkan anak bangsa dari pertikaian yang berkepanjangan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang harus kembali disebarluaskan serta ditanamkan dalam diri seluruh rakyat Indonesia," tutur Bamsoet, karib ia disapa.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, bagi Indonesia, manusia adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat.

"Kita berikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia. (Halitu) sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040,” ujarnya.

Saat itu, lanjut ia, jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen jika dibandingkan usia non pruduktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahu.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni. Jika tidak, bonus demografi bukan menjadi berkah, tetapi dapat jadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, dimana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," tutur Bamsoet.

Melalui persiapan matang yang dilakukan sejak dini, di usia ke-100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini yakin seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi warga yang sejahtera.

Tidak ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran karena ketidakmampuan memenuhi urusan mendasar manusia. Seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

"Karena itu, dalam pembahasan APBN 2020, DPR RI dan pemerintah sepakat memangkas belanja barang agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan manusia. Targetnya, bisa menurunkan kemiskinan mencapai 8,9 persen, indeks pembangunan manusia 72,5 persen, gini ratio 0,75-0,78 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen," imbuh Bamsoet.

Terkini Lainnya
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke