DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

Kompas.com - 12/08/2019, 18:01 WIB
Anissa Dea Widiarini,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy PrabowoDok. Humas DPR RI Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai pemenuhan kebutuhan pangan tanpa perlu melakukan impor merupakan salah satu masalah pertanian yang harus mampu ditangani Indonesia.

“Bagaimana kalau bisa kita itu tidak impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah, ini yang harus kita luruskan,” ujar Edhy.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki berbagai aspek pendukung produksi pertanian secara mandiri, yakni memiliki lahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang memadai.

Hal itu disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture" di Kampus Institut Pertanian Bogor ( IPB), Bogor, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Rusia Impor Produk Jawa Tengah Senilai 6 Juta Dollar AS

Dalam acara itu, dilaksanakan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan IPB.

Untuk itu, dia meminta IPB untuk dapat memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian.

“Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi,” terangnya.

Butuh biaya besar

Edhy menyadari, untuk mengembangkan teknologi dibutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, dia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian angkanya cukup besar.

Di sisi lain, menurutnya, efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian. Alhasil, jika nantinya anggaran pertanian ditambah, harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.

Baca juga: Ingin Impor Buah Indonesia, Argentina Siap Alih Teknologi Pertanian dengan RI

“Ya, jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus,” terang Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Selain itu, dia pun mengatakan, siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN.

Dirinya siap pula untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya guna menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan, IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Termasuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi, sehingga dapat menyejahterakan petani.

Baca juga: Idul Adha, Pakar IPB: 6 Kesalahan Umum dalam Tangani Hewan Kurban

Dia pun menyatakan kesiapan IPB untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian. Menurutnya, IPB bahkan sudah memiliki sistem pendukung yang dibutuhkan.

“Jadi,tantangan dari Pak Edhy saya kira akan gayung bersambut. Karena kami sebagai sekolah bisnis, kami akan berpikir bagaimana bisnis di pertanian bisa menjadi lebih bagus lagi,” pungkas Syamsul.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke