Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPR

Hotria Mariana
Kompas.com - Selasa, 6 Agustus 2019
Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPRdok. DPR RIAnggota Komisi VII DPR RI Kurtubi

KOMPAS.comPemadaman listrik yang secara masif terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu, (4/8/2019) lalu, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat terdampak.

Salah satunya, adalah berhentinya operasional Mass Rapid Transit (MRT) yang kini tengah menjadi transportasi andalan warga Jakarta.

Nah, untuk menyelediki pemadaman lsitrik massal Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara ( PLN) beserta jajarannya, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Kemarahan Jokowi di Kantor PLN...

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap dengan pemanggilan tersebut, masalah black out dapat terkuak secara jujur dan fair, serta dapat dijadikan sebagai evalusasi untuk ke depannya.

“Yang kami dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Ungaran,” ungkap Kurtubi seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Dari peristiwa pemadaman listrik tersebut, Kurtubi pun menilai bahwa kinerja PLN hingga saat ini belumlah optimal. Padahal jumlah pembangkit listrik yang tersebar di Pulau Jawa baru berjumlah 30.

“Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang,” tandas Kurtubi.

Baca juga: Komisi VII Minta PLN Prioritaskan Kompensasi Pemadaman Listrik

Ia berharap, ke depan pemerintah dalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus bersih dan tidak menimbulkan polusi.

“Kami mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” pungkasnya.

 

PenulisHotria Mariana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR