DPR Imbau PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman Listrik Massal Secara Jujur

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Senin, 5 Agustus 2019
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal  yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau, PT PLN (Persero) menjelaskan dengan jujur penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

“Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen,” terang Fahri.

Tak hanya itu, menurut dia, saat seperti ini merupakan waktu tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki sistem kelistrikan Indonesia.

“Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Pemadaman Listrik Rusak Citra dan Kredibilitas Pemerintah

Selain itu, dalam menganalisa kerusakan pembangkit, Fahri menyarankan, PLN melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

"Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab, apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur yang memang tidak bisa direncanakan," ucap Fahri.

Pasalnya, menurut Fahri, tidak ada bencana alam yang bisa benar-benar diketahui kapan akan terjadi.

Baca juga: Polri Bakal Ikut Investigasi Pemadaman Listrik PLN

Bila bencana alam menjadi penyebab pemadaman itu, imbuh dia, PLN harus membuat langkah antisipasinya sehingga tidak merugikan banyak orang.

Dia pun menyarankan agar PLN merancang distribusi listrik yang lebih otonom ke berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik secara massal.

“Sebab, kalau blackout terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya, pada titik bencana tertentu dia (pemadaman listrik) tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," pungkasnya.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
DPR
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
DPR
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
DPR
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
DPR
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
DPR
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
DPR
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
DPR
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR