DPR Imbau PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman Listrik Massal Secara Jujur

Kompas.com - 05/08/2019, 18:25 WIB
Anissa Dea Widiarini,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal  yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau, PT PLN (Persero) menjelaskan dengan jujur penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

“Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen,” terang Fahri.

Tak hanya itu, menurut dia, saat seperti ini merupakan waktu tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki sistem kelistrikan Indonesia.

“Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Pemadaman Listrik Rusak Citra dan Kredibilitas Pemerintah

Selain itu, dalam menganalisa kerusakan pembangkit, Fahri menyarankan, PLN melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

"Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab, apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur yang memang tidak bisa direncanakan," ucap Fahri.

Pasalnya, menurut Fahri, tidak ada bencana alam yang bisa benar-benar diketahui kapan akan terjadi.

Baca juga: Polri Bakal Ikut Investigasi Pemadaman Listrik PLN

Bila bencana alam menjadi penyebab pemadaman itu, imbuh dia, PLN harus membuat langkah antisipasinya sehingga tidak merugikan banyak orang.

Dia pun menyarankan agar PLN merancang distribusi listrik yang lebih otonom ke berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik secara massal.

“Sebab, kalau blackout terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya, pada titik bencana tertentu dia (pemadaman listrik) tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," pungkasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke