BURT DPR Minta PT Jasindo Percepat Pembaruan Data Peserta Jamkestama

Kompas.com - Kamis, 18 Juli 2019
BURT DPR Minta PT Jasindo Percepat Pembaruan Data Peserta JamkestamaNXT HealthIlustrasi rumah sakit


KOMPAS.com - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) terlaksana dengan baik.

Untuk mendukung pelayanan publik tersebut, DPR meminta PT Jasindo sebagai penyedia jasa harus selalu memberikan data peserta yang terbaru (update) untuk pihak rumah sakit.
 
“PT Jasindo sebagai operator Jamkestama kami nilai sudah baik dalam melakukan update data-data peserta ke pihak rumah sakit, tinggal dipercepat saja. Karena di DPR RI sering terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota dewan,” kata Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/7/2019).
 
Anggota BURT DPR RI Ripka Tjiptaning juga meminta PT Jasindo mempercepat update data peserta Jamkestama.

“Kami juga memastikan database Anggota DPR RI sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak rumah sakit, mengingat anggota DPR RI sering kali PAW. Data-data harus tetap diperbarui dengan baik, dari nama anggota DPR RI beserta keluarganya,” kata legislator PDI Perjuangan itu.

IlustrasiShutterstock Ilustrasi

 
Sementara itu, Kepala Cabang PT Jasindo Makassar Yoshika Lesmana mengatakan, Jasindo selalu memberikan dan memilih rumah sakit yang terbaik untuk para legislator beserta keluarganya.
 
“Kami sudah berusaha yang terbaik dalam hal pelayanan kepada anggota dewan, dari pemilihan rumah sakit hingga daftar peserta yang selalu kami update ke rumah sakit. Soal kendala yang terjadi, itu hanya hal teknis saja dan bisa segera kami selesaikan,” tutur Yoshika Lesmana.
 
Sebagai informasi, BURT DPR RI mengunjungi RS Grestelina, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2019) lalu.

Kunjungan BURT ke RS Grestelina juga memastikan pembayaran dari Jasindo ke rumah sakit tidak ada tunggakan. Kelancaran pembayaran bertujuan memperlancar pelayanan rumah sakit.

Direktur Utama RS Grestelina Hadikusuma mengungkapkan, selama ini pihaknya dan PT Jasindo tidak ada masalah mengenai pelayanan.

“Semuanya langsung kita tangani, dilayani dan diterima berdasarkan rasa kemanusiaan,” ujar dia.

EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR