Sudah Disahkan, DPR Harap UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Pembangunan Nasional

Mico Desrianto
Kompas.com - Rabu, 17 Juli 2019
Sudah Disahkan, DPR Harap UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Pembangunan NasionalDPR RIPansus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfoto bersama usai rapat paripurna

KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI, Marlinda Irwanti, berharap Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang baru disahkan dapat segera dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan nasional.

Hal tersebut diutarakan Marlinda usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Pengembangan riset juga bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Marlinda sesuai keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (17/7/2019).

Perlu diketahui, pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp24 triliun untuk kegiatan riset yang dilakukan berbagai litbang kementerian dan lembaga terkait.

Baca jugaPembahasan RUU Ekonomi Kreatif Resmi Diperpanjang

Untuk pengawasannya, lanjut Marlinda, diperlukan badan riset yang akan melakukan integrasi sebaran kegiatan di berbagai litbang tersebut

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai UU Sisnas Iptek ini juga nantinya akan memberikan pengawasan kepada para peneliti agar tidak melakukan tindakan yang bersifat personal.

Contoh, seperti menyediakan sanksi administrasi dan pidana kepada peneliti yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.  

“Mereka (peneliti) bisa kena sanksi apabila tidak melalui proses yang disebut ethical clearance. Prosesnya termasuk metodologi yang digunakan,” ucap Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek.

Baca jugaDari Kasus "Ikan Asin" Galih Ginanjar, Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Adapun sanksi pidana yang diberikan sebenarnya tidak mudah, seperti penelitian dan pengembangan yang berisiko tinggi dan berbahaya.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan pada dasarnya sebuah negara maju memiliki dana riset dengan besaran 1-2 persen dari pendapatan nasional. Sementara di Indonesia sendiri jumlahnya masih 0.01 persen.

Dinilai masih kecil, dirinya berharap ke depan anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset tidak hanya bertumpu pada APBN.

“Nantinya bisa bersumber dari APBN, APBD, dana abadi, badan usaha, bahkan dari masyarakat,” tutur Ledia.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR