Sudah Disahkan, DPR Harap UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Pembangunan Nasional

Mico Desrianto
Kompas.com - Rabu, 17 Juli 2019
Sudah Disahkan, DPR Harap UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Pembangunan NasionalDPR RIPansus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfoto bersama usai rapat paripurna

KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI, Marlinda Irwanti, berharap Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang baru disahkan dapat segera dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan nasional.

Hal tersebut diutarakan Marlinda usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Pengembangan riset juga bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Marlinda sesuai keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (17/7/2019).

Perlu diketahui, pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp24 triliun untuk kegiatan riset yang dilakukan berbagai litbang kementerian dan lembaga terkait.

Baca jugaPembahasan RUU Ekonomi Kreatif Resmi Diperpanjang

Untuk pengawasannya, lanjut Marlinda, diperlukan badan riset yang akan melakukan integrasi sebaran kegiatan di berbagai litbang tersebut

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai UU Sisnas Iptek ini juga nantinya akan memberikan pengawasan kepada para peneliti agar tidak melakukan tindakan yang bersifat personal.

Contoh, seperti menyediakan sanksi administrasi dan pidana kepada peneliti yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.  

“Mereka (peneliti) bisa kena sanksi apabila tidak melalui proses yang disebut ethical clearance. Prosesnya termasuk metodologi yang digunakan,” ucap Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek.

Baca jugaDari Kasus "Ikan Asin" Galih Ginanjar, Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Adapun sanksi pidana yang diberikan sebenarnya tidak mudah, seperti penelitian dan pengembangan yang berisiko tinggi dan berbahaya.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan pada dasarnya sebuah negara maju memiliki dana riset dengan besaran 1-2 persen dari pendapatan nasional. Sementara di Indonesia sendiri jumlahnya masih 0.01 persen.

Dinilai masih kecil, dirinya berharap ke depan anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset tidak hanya bertumpu pada APBN.

“Nantinya bisa bersumber dari APBN, APBD, dana abadi, badan usaha, bahkan dari masyarakat,” tutur Ledia.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
DPR
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
DPR
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
DPR
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR
Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI
Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI
DPR
Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang
Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang
DPR
Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua
Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua
DPR
Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy
Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy
DPR
DPR: Capim KPK Teken Kontrak Politik Bermaterai untuk Konsistensi
DPR: Capim KPK Teken Kontrak Politik Bermaterai untuk Konsistensi
DPR
Bamsoet: Perguruan Tinggi Punya Andil Tingkatkan Kualitas SDM
Bamsoet: Perguruan Tinggi Punya Andil Tingkatkan Kualitas SDM
DPR