Legislator Apresiasi Kinerja TNI dan Polri Saat Pemilu 2019

Kompas.com - 12/07/2019, 20:53 WIB
Hotria Mariana,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Legislator Partai Nasdem mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia ( Polri) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) saat mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan. Kami perlu mengapresiasi mereka dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), semuanya harus diapresiasi,” kata anggota Komisi II DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/7/2019). 

Menurut dia, penanganan konflik keamanan di tataran elit politik tentu berbeda bila dibandingkan penanganan konflik di tingkat pendukung.

 

Baca juga: Kecewa Putusan Sengketa Pilpres, Alasan Pria Ini Sebar Hoaks dan Hina MK

Masyarakat umum cenderung mudah tersulut emosi jika terjadi provokasi.

Oleh sebab itu, ia berharap elit politik ikut mendinginkan suasana, agar perbedaan dukungan politik tidak memicu konflik di masyarakat.

Usai Pemilu 2019, ia berharap TNI dan Polri bisa berkinerja baik dalam menyiapkan Pilkada serentak pada 2020.

Sebagai informasi, tahun depan, lebih dari 200 daerah akan menggelar pilkada.

Baca juga: KPU Usulkan Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan 23 September

"Agar bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan juga masyarakatnya tidak terpecah," kata legislator itu.

Selain itu, Kresna menegaskan kenaikan anggaran TNI dan Polri merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

"Terkait tuntutan kenaikan gaji dan anggaran kami kembalikan ke Kemenkeu. Semoga nanti Komisi II DPR RI bisa mendukung agar anggaranya bisa bertambah," ujar dia.

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke