DPR: Gantikan DKI, Kaltim Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Selasa, 9 Juli 2019
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan TimurKOMPAS.com/ Bambang P. Jatmiko Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

KOMPAS.com – Studi tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah lebih dari 90 persen.

Dari studi tersebut, setidaknya ada tiga provinsi yang disebut menjadi kandidat ibu kota negara baru menggantikan DKI Jakarta, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terkait informasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam menyatakan kesiapan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jika terpilih menjadi ibu kota negara baru.

“Kalau berdasarkan kajian Bappenas sudah mengerucut pada tiga provinsi, maka saya yakin Kaltim yang akan dipilih. Sebab, provinsi ini yang paling siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara,” ujar politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Baca jugaSoal Pemindahan Ibu Kota, President University Ingatkan Kota Komersial

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu AdamDok. Humas DPR RI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam
Dia menjelaskan, Provinsi Kaltim sudah mempunyai bandara internasional, sumber daya alam melimpah dan jauh dari potensi bencana tsunami.

Selain itu, Ihwan menambahkan, Kaltim tergolong sebagai salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara, yakni sekitar Rp 500 triluin hingga  Rp 600 triliun.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kaltim itu juga tidak setuju dengan argumentasi beberapa pihak yang takut pemidahan ibu kota ke Kaltim dapat menyebabkan kerusakan alam akibat pembukaan hutan.

“Sebagian besar wilayah di Kaltim bukanlah hutan. Oleh karenanya, sangat cocok untuk dijadikan pilihan apabila pemerintah serius akan memindahkan ibu kota negara,” ujar Ihwan, di Jakarta, Selasa (9/7/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca jugaSiapa Pemegang Kendali Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk itu, dia berharap, pemerintah serius dalam hal rencana pemindahan ibukota tersebut. Sebab, memindahkan sebuah ibu kota negara bukan suatu pekerjaan mudah dan membutuhkan biaya sangat besar.

Bappenas menyebutkan, butuh biaya sekitar Rp 4,66 triliun dalam memindahkan ibu kota, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan infrastruktur pendukung.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau anggaran untuk pemindahan ibu kota negara ini sumber biayanya berasal dari hasil berutang,” pungkasnya.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
DPR
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
DPR
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
DPR
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
DPR
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
DPR
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
DPR
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
DPR