Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Kamis, 8 Desember 2022
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dyah Roro Esti.DOK. Man/dpr.go.id Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dyah Roro Esti.

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dyah Roro Esti menyatakan pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Ia memberikan apresiasi terhadap pengembangan kendaraan listrik yang telah merealisasikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lebih dari 40 persen.

Namun, di tengah tren kendaraan listrik, Dyah Roro mempertanyakan bagaimana harga kendaraan ini bersaing dengan kendaraan konvensional.

“Dari segi harga, sudah disinggung soal baterai (di kendaraan listrik). Selama ini kita impor (baterai), apakah ini bisa menjadi opportunity atau peluang buat Indonesia untuk berdaya saing di segi (produksi) baterai agar secara harga bisa lebih kompetitif?” tanya Dyah, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Ini yang Disampaikan Mendikbud Nadiem pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI

Pertanyaan tersebut disampaikan Dyah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai, pengembangan kendaraan listrik sangat baik, karena bisa mengurangi emisi karbon, khususnya di sektor transportasi.

Namun Dyah tidak menampik bahwa pengembangan kendaraan listrik masih terbentur masalah permintaan yang minim.

Penyebabnya, sebut dia, adalah harga kendaraan listrik kurang kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Selain masalah pengembangan, Dyah juga menyoroti sejumlah masalah infrastruktur pendukung kendaraan listrik, salah satunya charging station.

“Sebelumnya sudah kami sampaikan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, apakah memungkinkan untuk menyinkronkan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang existing, kami tambahkan charging station di dalamya,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Perbanyak Charging Station Kendaraan Listrik

Dyah Roro berharap industri kendaraan listrik bisa semakin berkembang. Pasalnya, transportasi ini sempat digunakan dalam penyelenggaraan Presidensi Group of Twenty (G20) dan memberikan dampak cukup positif.

Pada penyelenggaraan Presidensi G20, kendaraan listrik digunakan sebagai mobilitas para delegasi dengan dukungan charging station lebih dari 50 unit di sekitar lokasi Presidensi G20.

“Kami sempat rapat, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa dari segi persiapan mulai dari transportasinya hingga charging station sangat-sangat baik,” jelas Dyah Roro.

Ia menilai, keberhasilan penggunaan kendaraan listrik pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa menjadi role model daerah lain mengenai pengembangan kendaraan listrik.

Baca juga: Jokowi Segera Umumkan Kebijakan Baru untuk Kendaraan Listrik

Sebagai langkah lebih lanjut, Dyah Roro mengungkapkan, pihaknya sempat bertanya kepada Menteri ESDM mengenai pengembangan kendaraan listrik.

“Jadi, misalnya di Energy Transition Working Group (ETWG), salah satunya mungkin terobosan itu dengan adanya Just Energy Transition Partnership (JETP),” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) X itu.

Percepat pengembangan komponen utama dan pendukung

Untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya mempertimbangkan perintah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Selain memberikan sosialisasi kepada kementerian dan lembaga ataupun pemda, kata dia, Kemenperin dituntut mempercepat pengembangan komponen utama dan pendukung industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Baca juga: Jokowi Teken Inpres KBLBB, Ganjar: Pemprov Jateng Sudah Pakai Mobil Listrik

“Selain itu juga harus melakukan percepatan produksi peralatan pengisian daya,” ucap Agus.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan terciptanya industri baterai yang terintegrasi di Indonesia.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik tersebut, kata Agus, nantinya akan dibagi menjadi industri perakitan, produk battery cell, pembuatan battery management system, penambangan bahan baku baterai, hingga industri daur ulang baterai.

“Kami juga telah bekerja sama dengan stakeholder untuk pengembangan industri swap battery atau penukaran baterai, serta penerapan standarisasi untuk pack battery,” kata Agus.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat
DPR
Jaga Stabilitas Negara, Lodewijk Paulus Gaungkan Politik Damai untuk Sambut Pemilu 2024
Jaga Stabilitas Negara, Lodewijk Paulus Gaungkan Politik Damai untuk Sambut Pemilu 2024
DPR
Kilas Balik Kerja DPR Sebelum Masa Reses, Bahas 13 RUU hingga Tekan Biaya Haji
Kilas Balik Kerja DPR Sebelum Masa Reses, Bahas 13 RUU hingga Tekan Biaya Haji
DPR
Depo Plumpang Meledak, Anggota Komisi VII DPR Minta Pertamina Audit Keamanan di Semua Depo dan Kilang BBM
Depo Plumpang Meledak, Anggota Komisi VII DPR Minta Pertamina Audit Keamanan di Semua Depo dan Kilang BBM
DPR
Anggota Komisi I Sebut UU Otsus Papua Harus Bisa Sediakan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak Asli Papua
Anggota Komisi I Sebut UU Otsus Papua Harus Bisa Sediakan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak Asli Papua
DPR
Lewat SEAPAC Conference, DPR Ingatkan Pentingnya Legislasi Antikorupsi
Lewat SEAPAC Conference, DPR Ingatkan Pentingnya Legislasi Antikorupsi
DPR
Dorong Kualitas Pendidikan, Gus Muhaimin Resmikan Rusunawa STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan
Dorong Kualitas Pendidikan, Gus Muhaimin Resmikan Rusunawa STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan
DPR
Sarat Makna, Gus Muhaimin Dorong Karapan Sapi Jadi Budaya Unggulan Nasional
Sarat Makna, Gus Muhaimin Dorong Karapan Sapi Jadi Budaya Unggulan Nasional
DPR
Lanal Nabire Butuh Anggaran untuk Sarpras, Komisi I Gerak Cepat Lapor Petinggi TNI
Lanal Nabire Butuh Anggaran untuk Sarpras, Komisi I Gerak Cepat Lapor Petinggi TNI
DPR
Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Program Hilirisasi yang Masih Belum Berdampak bagi Masyarakat
Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Program Hilirisasi yang Masih Belum Berdampak bagi Masyarakat
DPR
Dalam Sidang di Markas PBB New York, Puan Minta Seluruh Pihak Jaga dan Rawat Kebersihan Sungai
Dalam Sidang di Markas PBB New York, Puan Minta Seluruh Pihak Jaga dan Rawat Kebersihan Sungai
DPR
Kembangkan Industri Otomotif Tanah Air, Rachmat Gobel Tinjau Proving Ground di Hungaria
Kembangkan Industri Otomotif Tanah Air, Rachmat Gobel Tinjau Proving Ground di Hungaria
DPR
Anggota Komisi I DPR Dukung Rencana KSAD Dudung Prioritaskan Santri Jadi TNI
Anggota Komisi I DPR Dukung Rencana KSAD Dudung Prioritaskan Santri Jadi TNI
DPR
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
DPR
Anggota Komisi I DPR Sebut UU ITE Perlu Direvisi agar Selaras dengan KUHP
Anggota Komisi I DPR Sebut UU ITE Perlu Direvisi agar Selaras dengan KUHP
DPR