Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dyah Roro Esti menyatakan pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Ia memberikan apresiasi terhadap pengembangan kendaraan listrik yang telah merealisasikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lebih dari 40 persen.

Namun, di tengah tren kendaraan listrik, Dyah Roro mempertanyakan bagaimana harga kendaraan ini bersaing dengan kendaraan konvensional.

“Dari segi harga, sudah disinggung soal baterai (di kendaraan listrik). Selama ini kita impor (baterai), apakah ini bisa menjadi opportunity atau peluang buat Indonesia untuk berdaya saing di segi (produksi) baterai agar secara harga bisa lebih kompetitif?” tanya Dyah, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Ini yang Disampaikan Mendikbud Nadiem pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI

Pertanyaan tersebut disampaikan Dyah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai, pengembangan kendaraan listrik sangat baik, karena bisa mengurangi emisi karbon, khususnya di sektor transportasi.

Namun Dyah tidak menampik bahwa pengembangan kendaraan listrik masih terbentur masalah permintaan yang minim.

Penyebabnya, sebut dia, adalah harga kendaraan listrik kurang kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Selain masalah pengembangan, Dyah juga menyoroti sejumlah masalah infrastruktur pendukung kendaraan listrik, salah satunya charging station.

“Sebelumnya sudah kami sampaikan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, apakah memungkinkan untuk menyinkronkan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang existing, kami tambahkan charging station di dalamya,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Perbanyak Charging Station Kendaraan Listrik

Dyah Roro berharap industri kendaraan listrik bisa semakin berkembang. Pasalnya, transportasi ini sempat digunakan dalam penyelenggaraan Presidensi Group of Twenty (G20) dan memberikan dampak cukup positif.

Pada penyelenggaraan Presidensi G20, kendaraan listrik digunakan sebagai mobilitas para delegasi dengan dukungan charging station lebih dari 50 unit di sekitar lokasi Presidensi G20.

“Kami sempat rapat, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa dari segi persiapan mulai dari transportasinya hingga charging station sangat-sangat baik,” jelas Dyah Roro.

Ia menilai, keberhasilan penggunaan kendaraan listrik pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa menjadi role model daerah lain mengenai pengembangan kendaraan listrik.

Baca juga: Jokowi Segera Umumkan Kebijakan Baru untuk Kendaraan Listrik

Sebagai langkah lebih lanjut, Dyah Roro mengungkapkan, pihaknya sempat bertanya kepada Menteri ESDM mengenai pengembangan kendaraan listrik.

“Jadi, misalnya di Energy Transition Working Group (ETWG), salah satunya mungkin terobosan itu dengan adanya Just Energy Transition Partnership (JETP),” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) X itu.

Percepat pengembangan komponen utama dan pendukung

Untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya mempertimbangkan perintah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Selain memberikan sosialisasi kepada kementerian dan lembaga ataupun pemda, kata dia, Kemenperin dituntut mempercepat pengembangan komponen utama dan pendukung industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Baca juga: Jokowi Teken Inpres KBLBB, Ganjar: Pemprov Jateng Sudah Pakai Mobil Listrik

“Selain itu juga harus melakukan percepatan produksi peralatan pengisian daya,” ucap Agus.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan terciptanya industri baterai yang terintegrasi di Indonesia.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik tersebut, kata Agus, nantinya akan dibagi menjadi industri perakitan, produk battery cell, pembuatan battery management system, penambangan bahan baku baterai, hingga industri daur ulang baterai.

“Kami juga telah bekerja sama dengan stakeholder untuk pengembangan industri swap battery atau penukaran baterai, serta penerapan standarisasi untuk pack battery,” kata Agus.