Ratusan Hakim Dimutasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir Apresiasi Langkah Tegas Ketua MA Sunarto

Kompas.com - 23/04/2025, 16:02 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/1/2025).KOMPAS.com/Tria Sutrisna Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/1/2025).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Adies Kadir mengapresiasi Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto atas langkah cepat dan tegas dalam melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan peradilan. 

Melalui rapat pimpinan (rapim) MA, Selasa (22/4/2025), sebanyak 199 hakim dan 68 panitera dimutasi, termasuk jajaran pimpinan Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Jakarta.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah cepat Ketua MA Profesor Sunarto, yang memutasi ratusan hakim dan panitera, khususnya di Jakarta, dengan menugaskan hakim-hakim dari luar daerah,” ujar Adies melalui siaran pers, Selasa (22/4/2025).

Ia menilai, kebijakan mutasi dan promosi tersebut menjadi peringatan serius bagi hakim yang berpotensi menyalahgunakan wewenang. 

Baca juga: Direktur JAK TV Salah Gunakan Wewenang Bikin Konten Negatif soal Kejagung

Adies berharap, reformasi tersebut dapat menjadi momentum pembelajaran agar seluruh hakim menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas.

“Langkah cepat, cermat, dan cerdas ini juga disertai dengan perubahan sistem yang lebih baik. Kini, setiap hakim yang ditugaskan di Jakarta wajib menyerahkan LHKPN, riwayat keluarga, dan bukti rekening koran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adies menegaskan bahwa tindakan tegas Ketua MA menjadi bukti nyata keseriusan Mahkamah Agung dalam membenahi lembaga peradilan. 

Menurutnya, reformasi tersebut penting untuk membersihkan institusi dari oknum yang tidak profesional dan mencoreng nama baik kehakiman.

Baca juga: Siapa Saja yang Diutus Prabowo Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus? Ada Nama Jokowi

“Ini menunjukkan bahwa jajaran MA di bawah kepemimpinan Profesor Sunarto benar-benar serius dan konsisten dalam membenahi lembaga peradilan,” tambah Adies yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar.

Detail mutasi hakim di Jakarta dan daerah lain

Di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus), terdapat 11 hakim yang dimutasi. Salah satunya adalah Hakim Ketua Eko Aryanto, yang sebelumnya menangani perkara Harvey Moeis. 

Eko kini dipindahkan ke PN Sidoarjo, sementara hakim lainnya dimutasi ke berbagai daerah, seperti Bandung, Surabaya, Tangerang, Bekasi, hingga Sulawesi Tenggara (Sultra).

Mutasi juga terjadi di PN Jakarta Barat (Jakbar), dengan 11 hakim dipindah ke sejumlah wilayah. 

Baca juga: Positif Konsumsi Narkoba, Fachri Albar Jalani Pemeriksaan Lanjutan di Polres Jakarta Barat

Sementara itu, PN Jakarta Selatan (Jaksel) mencatat 12 hakim dimutasi, PN Jakarta Timur (Jaktim) 14 hakim, dan PN Jakarta Utara (Jakut) 12 hakim.

Selain Jakarta, rotasi juga menyasar hakim dari berbagai pengadilan di daerah lain seperti Bogor, Depok, Surabaya, Padang, dan Watampone. 

Tak hanya hakim, jajaran pimpinan PN juga turut dimutasi. Beberapa rotasi pejabat pengadilan yang menonjol antara lain:

  • Ketua PN Jakut, Ibrahim Palino, dimutasi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar.
  • Wakil Ketua PN Jaksel, Mashuri Effendie, dipindah sebagai Wakil Ketua PN Makassar.
  • Wakil Ketua PN Jakut kini menjabat sebagai hakim di PT Palembang.
  • Ketua PN Jakpus, Hendri Tobing, dimutasi ke PT Medan.
  • Wakil Ketua PN Jakpus, Rosihan Juhriah Rangkuti, dimutasi ke PT Palembang.

Pengganti posisi pimpinan PN juga telah ditetapkan:

  • Agus Akhyudi, mantan Ketua PN Banjarmasin, akan menjabat sebagai Ketua PN Jaksel.
  • Husnul Khotimah, yang sebelumnya menjabat Ketua PN Balikpapan, kini menjadi Ketua PN Jakarta Pusat.
  • Yanto S Hamonangan, eks Ketua PN Serang, akan mengisi posisi sebagai Ketua PN Jakut.

Terkini Lainnya
Timwas Haji DPR Kawal Ketat Kepulangan Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Air
Timwas Haji DPR Kawal Ketat Kepulangan Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Air
DPR
Kisah Ketua Timwas Haji DPR, Menolong Jemaah Haji Asal Surabaya yang Tersesat
Kisah Ketua Timwas Haji DPR, Menolong Jemaah Haji Asal Surabaya yang Tersesat
DPR
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
DPR
Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji, Timwas Haji DPR Imbau Jemaah Siapkan Mental dan Fisik
Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji, Timwas Haji DPR Imbau Jemaah Siapkan Mental dan Fisik
DPR
Raker dengan Mitra Haji, Timwas Haji DPR RI Soroti Kartu Nusuk
Raker dengan Mitra Haji, Timwas Haji DPR RI Soroti Kartu Nusuk
DPR
Jelang Puncak Ibadah Haji, Timwas Haji DPR Minta Kemenag Percepat Distribusi Kartu Nusuk bagi Jemaah
Jelang Puncak Ibadah Haji, Timwas Haji DPR Minta Kemenag Percepat Distribusi Kartu Nusuk bagi Jemaah
DPR
Tenda Haji Indonesia Berkonsep Nusantara, Timwas Haji DPR: Berikan Kenyamanan Psikologis Jemaah
Tenda Haji Indonesia Berkonsep Nusantara, Timwas Haji DPR: Berikan Kenyamanan Psikologis Jemaah
DPR
Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
DPR
Timwas Haji DPR Sidak Layanan Jemaah Haji 2025, dari Penanganan Medis hingga Akomodasi
Timwas Haji DPR Sidak Layanan Jemaah Haji 2025, dari Penanganan Medis hingga Akomodasi
DPR
Jelang Puncak Haji 2025, Timwas Haji DPR Minta Kemenag Tingkatkan Layanan untuk Jemaah Indonesia
Jelang Puncak Haji 2025, Timwas Haji DPR Minta Kemenag Tingkatkan Layanan untuk Jemaah Indonesia
DPR
Puan Maharani Dorong Dekopin Aktif Suarakan Aspirasi Pelaku Koperasi
Puan Maharani Dorong Dekopin Aktif Suarakan Aspirasi Pelaku Koperasi
DPR
Puan Beri Komentar soal Usulan Penambahan Usia Pensiun ASN dan Revisi UU TNI
Puan Beri Komentar soal Usulan Penambahan Usia Pensiun ASN dan Revisi UU TNI
DPR
Hadapi Krisis Iklim dan Perdagangan Karbon, Komisi IV DPR Usulkan UU Kehutanan Baru
Hadapi Krisis Iklim dan Perdagangan Karbon, Komisi IV DPR Usulkan UU Kehutanan Baru
DPR
Puan Maharani: Kenaikan Dana Parpol Perlu Pertimbangkan Kemampuan Anggaran Negara
Puan Maharani: Kenaikan Dana Parpol Perlu Pertimbangkan Kemampuan Anggaran Negara
DPR
PHK Tembus 26.454 Pekerja, Puan Desak Pemerintah Proaktif Lindungi Tenaga Kerja
PHK Tembus 26.454 Pekerja, Puan Desak Pemerintah Proaktif Lindungi Tenaga Kerja
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke