DPR Minta Pemerintah Tegas Atasi Kasus Gagal Ginjal pada Anak

Kompas.com - 20/10/2022, 16:15 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengambil sikap tegas untuk mengatasi kasus gagal ginjal pada anak yang terjadi di Indonesia.

Ia menilai pemerintah masih belum tegas mengatasi masalah tersebut. Sebab, pemerintah sebelumnya mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan parasetamol, tetapi di sisi lain muncul perbedaan pernyataan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Pemerintah harus tegas mengambil sikap. Jangan di satu sisi mengimbau, tetapi di sisi lain ada pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) bahwa penggunaan parasetamol aman,” kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Menurutnya, pemerintah harus membuat larangan resmi apabila penggunaan parasetamol tidak boleh diberikan kepada anak.

Setelah ada larangan tegas, sebut Dasco, maka pemerintah harus memberikan alternatif obat lain.

Baca juga: Peneliti UI Kembangkan Propolis Indonesia untuk Alternatif Obat Virus Corona

Seperti diketahui, kandungan parasetamol pada obat sudah menjadi kebutuhan pokok terhadap berbagai penyakit di keluarga.

“Tentu ketika parasetamol tidak diperjualkan sementara, lalu ada kebutuhan akan parasetamol, pemerintah harus punya opsi lain,” ujar Dasco.

Selain Itu, lanjut dia, publik perlu diberikan informasi memadai terkait penyakit gagal ginjal akut agar masyarakat bisa mendapatkan pernyataan dan analisa dari berbagai pihak.

Sebagai solusi cepat, Dasco kembali meminta pemerintah untuk tegas membuat keputusan dalam memberikan alternatif obat sembari menunggu hasil penelitian terkait penyebab kasus gagal ginjal tersebut.

“Ketidaktegasan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dan fitnah. Maka putuskan segera, ya atau tidak. Bukan himbauan apalagi perdebatan yang tidak perlu,” katanya.

Baca juga: 12 Anak Meninggal Diduga Gagal Ginjal Akut, Dinkes Sumbar Bentuk Satgas hingga Selidiki Riwayat Pasien

Sebelumnya, sebanyak 206 anak di Indonesia diketahui memiliki riwayat kasus gagal ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya. Adanya kasus ini membuat sebanyak 99 anak meninggal dunia.

Sementara itu, kasus 70 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal juga ditemukan di Gambia, Afrika Barat. Muncul laporan adanya keterkaitan anak pernah mengonsumsi obat yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol lantaran melampaui batas wajar.

Sebagai tindakan lebih lanjut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Kemenkes, dan para ahli di bidang kesehatan masih mencari penyebab dari kasus gagal ginjal akut tersebut.

 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke