Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Rabu, 31 Agustus 2022
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Hafid saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/8/2022).DOK. DPR RI Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Hafid saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

KOMPAS.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Hafid menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dampak dari pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

"Saya menyarankan dikeluarkan Perppu untuk mengakomodir hak rakyat yang ada di tiga DOB Papua," kata Anwar, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (31/8/2022).

Hal itu disampaikan Anwar saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu dilakukan karena adanya pembentukan tiga DOB di Papua.

Baca juga: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Revisi UU Pemilu Lewat Perppu, Imbas DOB Papua

Namun, dia mengingatkan bahwa semua pihak telah sepakat untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sehingga hal itu harus konsisten dilakukan.

"Karena itu 'pintu masuknya' melalui Perppu untuk dilakukan penataan pelaksanaan Pemilu 2024 di tiga DOB Papua," katanya.

Anwar mengatakan, aturan terkait penataan daerah pemilihan (dapil) memerlukan kesiapan waktu, apalagi saat ini sudah masuk dalam tahapan Pemilu 2024.

Karena itu menurut dia, perlu simulasi dalam melakukan penataan DOB dan penataan dapil sehingga Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara berkualitas.

Dalam raker tersebut, anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, jika pilihan revisi UU Pemilu dilakukan, tidak akan ada jaminan norma yang diubah hanya terkait poin-poin menyangkut tiga DOB di Papua.

Baca juga: Jokowi: DOB Permintaan dari Bawah, kalau Ada Pro Kontra Itu Demokrasi

"Misalnya kalau mengutak atik jumlah kursi dan dapil dibatasi tiga plus satu DOB di Papua, itu akan menggugah kesadaran tentang penambahan jumlah pemilih dan alokasi kursi di dapil lain," katanya.

Karena itu dia menyarankan agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur aturan hukum pelaksanaan Pemilu 2024 di DOB Papua, termasuk terkait usulan memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi September 2024.

Menurut dia, rapat Komisi II DPR menjadi bagian penting untuk membahas norma-norma apa saja yang perlu dihadirkan dalam Perppu Pemilu.

"Saya berkeyakinan tidak dibatasi pada isu-isu jumlah kursi dan dapil di Papua. Memang ada isu lain tentang perubahan UU Pemilu dan itu dinamika demokrasi maka sah-sah saja, tetapi lebih baik melalui Perppu," katanya.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan DOB Papua dalam Acara Pembagian 10 Juta Bendera di Merauke

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
DPR
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
DPR
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
DPR
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
DPR
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
DPR
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
DPR
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
DPR
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
DPR
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
DPR
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
DPR
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
DPR
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
DPR
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
DPR
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
DPR
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
DPR