Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Selasa, 30 Agustus 2022
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang saat membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (29/8/2022).
DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang saat membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (29/8/2022).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang mengungkapkan tujuan dari pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

"Pemekaran daerah Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat serta martabat orang asli Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/8/2022).

Hal itu Junimart sampaikan saat membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (29/8/2022).

Melalui pembangunan Papua Barat Daya, ia berharap, pihaknya mampu menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat ke depannya.

“Serta dapat memelihara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucap Junimart.

Baca juga: Upaya Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

Sementara itu, terkait cakupan wilayah, ia mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya nantinya akan memiliki lima pemerintahan tingkat kabupaten dan satu pemerintahan tingkat kotamadya.

"Cakupan wilayah di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat," tutur Junimart.

Sementara itu, lanjut dia, Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.

Sebelumnya melalui sidang paripurna DPR, dewan wakil rakyat ini telah memutuskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU inisiatif DPR RI, Kamis (7/7/2020).

Sebagai penginisiasi RUU, Komisi II DPR RI selanjutnya diberi mandat untuk membahas RUU hingga provinsi baru di Papua itu resmi terbentuk.

Baca juga: Mendagri: Pemekaran di Papua Punya Tujuan Mulia

Sebagai informasi, dalam agenda rapat itu juga hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa.

 

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
DPR
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
DPR
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
DPR
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
DPR
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
DPR
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
DPR
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
DPR
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
DPR
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
DPR
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
DPR
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
DPR
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
DPR
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
DPR
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
DPR
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
DPR