TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Rabu, 3 Agustus 2022
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani.

KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) diketahui tengah menggelar latihan militer gabungan "Super Garuda Shield" dengan melibatkan sekitar ribuan personil dari 12 negara.

Pelatihan militer itu dilaksanakan pada Senin (1/8/2022) hingga Minggu (14/8/2022) di tiga lokasi berbeda, yakni Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Pusat Latihan Tempur Marinir di Dabo Singkep, dan Pusat Latihan Tempur di Amborawang.

Menanggapi kegiatan tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani menilai bahwa latihan militer gabungan "Super Garuda Shield" yang digagas TNI memberikan banyak manfaat.

Pertama, kata dia, latihan militer gabungan dapat memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat (AS).

Kedua, dapat mendorong kerja sama regional untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Baca juga: Kerja Sama Regional untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Diperkuat

“Melalui interaksi dengan tentara asing, prajurit juga TNI dapat mengambil berbagai manfaat, seperti pertukaran ilmu, teknik, taktik maupun prosedur yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme,” ujar Christina dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (3/8/2022)

Tak hanya itu, menurutnya, dilevel praktis latihan ini akan dapat membuka wawasan prajurit TNI dan memberikan kesempatan mereka untuk mempraktekkan bahasa asing serta memperluas pergaulan.

Hal tersebut bukan dikatakan Christina tanpa alasan. Saat kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri di Belanda dan Italia, ia menemukan adanya kendala bahasa asing bagi prajurit TNI untuk dikirim belajar ke luar negeri.

"Saya selalu menanyakan kepada atase pertahanan kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) apakah ada kesempatan bagi personil Indonesia untuk dikirim belajar ke sana. Kesempatan tersebut ada, tetapi sangat terbatas jumlahnya. Tidak full scholarship dan ada kendala menyangkut bahasa," katanya.

Baca juga: Jika Golkar Paksakan Airlangga Capres, Soliditas KIB Diprediksi Goyah

Menurutnya, kesempatan latihan militer gabungan bisa menjadi alternatif yang sangat baik. Sebab, dampaknya bisa dirasakan oleh lebih banyak personil militer RI.

Oleh karenanya, Christina berharap, kesempatan baik itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh TNI.

"Latihan gabungan skala besar yang mencakup latihan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) tersebut mendapat atensi DPR RI karena komitmen besar TNI dalam konteks peningkatan kapasitas prajurit militer," ujarnya.

Selain itu, lanjut Christina, latihan tersebut mendapat atensi karena dapat menciptakan hubungan baik antarmiliter dari dinamika ancaman kawasan yang membutuhkan penguatan kerja sama regional.

Hal itulah yang membuat Komisi I DPR RI ikut memberikan apresiasi digelarnya latihan militer gabungan "Super Garuda Shield".

Baca juga: Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo Mogok, Anggota Dewan Minta Komisi X DPR Gelar RDP

"Kami memberi apresiasi digelarnya latihan gabungan militer ini yang pasti akan membawa manfaat positif, baik dalam konteks kemitraan dengan AS maupun peningkatan kapasitas prajurit RI. Hal ini termasuk upaya bersama mendorong kerja sama regional di kawasan Indo-Pasifik," katanya.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR