Raih Gelar Doktor, Ramson Siagian Paparkan Disertasi tentang Keamanan Energi Indonesia

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Selasa, 2 Agustus 2022
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari fraksi Gerindra Ramson Siagian. Dok. DPR RI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari fraksi Gerindra Ramson Siagian.


KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari fraksi Gerindra Ramson Siagian berhasil meraih gelar Doktor Hubungan Internasional dengan predikat cum laude dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (1/8/2022).

Dalam meraih gelarnya tersebut, Ramson membawa disertasi dengan judul ‘Sekuritisasi Energi Primer Batubara dan Gas Bumi untuk Pemenuhan Listrik di Indonesia: Studi tentang Keamanan Energi Indonesia’.

Dalam disertasinya tersebut, Ramson mengatakan, konsep keamanan dalam studi hubungan internasional mengalami perkembangan yang cukup menarik. Konsep ini berkembang sejak hubungan internasional dapat berdiri sendiri sebagai sebuah studi.

Baca juga: Rusia Serang Ukraina, Badan Pengawas Berjanji Pastikan Keamanan Energi Global

“Objek utama dari konsep keamanan yaitu dengan melihat ancaman terhadap keberlangsungan atau eksistensi sebuah negara berdaulat sebagai sumber ancaman atau kekuatan yang harus dihilangkan,” ungkap Ramson dalam keterangan persnya, Selasa (2/8/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Ramson dalam acara Sidang Promosi Doktor di Unpad, Bandung, Jabar, yang dihadiri sekitar 50 orang, salah satunya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, pada Senin.

Menurut Ramson, dari penelitiannya ditemukan bahwa energi vital ketenagalistrikan Indonesia sangat mengandalkan batubara dan gas bumi sebagai sumber energi primer yang utama hingga 2056.

“Batubara dan gas bumi akan masih dibutuhkan, namun keamanan energi primer batubara dan gas bumi di Indonesia dapat dikatakan relatif lebih rentan,” jelas Ramson.

Baca juga: Ancam Kebebasan Pers, Amnesty International Desak DPR RI Buka Draf RKUHP Secara Resmi

Secara teoritis, kata dia, penelitian ini melihat bahwa penggunaan pendekatan availability, accessibility, affordability, dan acceptability (4A) sebagai model asesmen tingkat keamanan energi sebuah negara hanya fokus pada aspek keamanan suplai energi semata.

“Harusnya dengan menggunakan sekuritisasi dari Coppenhagen School telah memberikan makna terhadap keamanan energi untuk memahami ‘siapa’ dan bentuk ‘apa’ yang tidak terbatas pada keamanan suplai semata sebagai ancaman esensial dalam keamanan energi terhadap sebuah negara,” ujar Ramson.

Dalam hasil penelitiannya, Ramson mengembangkan teori securitization. Teori ini menyatakan bahwa ancaman terhadap keamanan energi tidak hanya berupa existential threat,

Ancaman keamanan energi, kata dia, juga bisa berupa periodically threat yang terjadi secara berulang dan dalam jangka waktu tertentu yang dihadapi dengan referent object dalam proses sekuritisasi.

Baca juga: Lakukan Kunjungan Kerja ke Salatiga, Komisi X DPR RI Terima Sejumlah Aspirasi

“Dalam penelitian ini, ancaman terjadi secara berulang terlihat dari kenaikan harga batubara dalam pasar energi global," kata Ramson.

Ia mengatakan, sifat ancaman yang terjadi cenderung berulang ini perlu untuk dikaji dengan mengembangkan riset berbasis kuantitatif atau menggunakan permodelan matematis.

“Sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan skenario kebijakan keamanan energi yang lebih presisi dan reliable,” jelasnya.

Diakhir penelitiannya, Ramson meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi primer batubara dan gas bumi hingga 2056.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjamin kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia di masa depan,

“Pemerintah Indonesia perlu untuk mempertahankan kebijakan Domestic Market Obligation ( DMO) sebagai satu kesatuan dengan Domestic Price Obligation ( DPO) bagi energi primer batubara dan gas bumi, sehingga keamanan ketersediaan dan keterjangkauannya dapat terus dipertahankan,” katanya.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR