Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Kompas.com - 18/07/2022, 22:54 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rachmat Gobel menegaskan, Indonesia punya komoditas pengganti tepung gandum.

Komoditas yang dimaksud adalah tepung sagu, tepung singkong, tepung jagung, tepung ubi, dan tepung talas.

Gobel mencontohkan, di Kabupaten Meranti, Riau, ada mie dari bahan sagu. Untuk itu, Indonesia bisa beralih menggunakan tepung pengganti gandum.

“Maka saatnya kita beralih, seperti Vietnam membuat mi dari beras, atau Jepang membuat mie dari soba," kata Gobel, kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Demikian pula untuk kue, lanjut Gobel, sudah saatnya Indonesia mengandalkan tepung berbahan lokal.

“Jadi, yang diperlukan adalah gerakan nasional mengurangi ketergantungan pangan yang berbahan gandum,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Baca juga: Dosen IPB Sarankan Hal Ini untuk Lewati Krisis Pangan

Bukan tanpa sebab Gobel menghimbau seperti itu. Pasalnya nilai impor gandum di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya.

Gobel mengatakan, pada 2017, nilai impor gandum mencapai 2,92 miliar dollar AS. Lalu pada 2021 melambung menjadi 4,07 miliar dollar AS.

“Tanah Indonesia memang tidak cocok untuk tanaman gandum. Namun kita harus melakukan diversifikasi,” ungkapnya.

Menurut Gobel langkah diversifikasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah Indonesia mengalami krisis pangan.

Tingkatkan tiga komoditas pangan

Selain melakukan diversikasi pangan, Rachmat Gobel mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat meningkatkan produksi komoditas daging, susu, dan kacang kedelai. Hal ini juga penting dilakukan untuk mencegah krisis pangan di Tanah Air.

“Yang dibutuhkan adalah kesungguhan, perlindungan, dan koordinasi. Jadi, bebannya bukan hanya ke Kementerian Pertanian saja, tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga lain,” kata Rachmat Gobel.

Secara merinci Gobel mengungkapkan, pada 2021 produksi kedelai dalam negeri hanya 213.548 ton, sedangkan impornya mencapai 2,48 juta ton atau 95 persen. Padahal, pada 2016, petani Indonesia masih mampu memproduksi 1,39 juta ton.

“Untuk kacang kedelai, Indonesia pernah mandiri di masa lalu. Namun, karena salah kebijakan dan tiadanya perlindungan, Indonesia kini tergantung impor. Tapi produksi kedelai kemudian menurun terus,” ujar dia.

Baca juga: Harga Kedelai di Semarang Naik, Diprediksi Ukuran Tempe Mengecil dan Harganya Naik

Dia menjelaskan, kondisi ketergantungan terhadap impor juga terjadi pada daging, susu, mentega, dan telur.

Pada 2017, kata dia, impor susu, mentega, dan telur mencapai 990 juta dollar AS. Lalu pada 2021 melonjak menjadi 1,39 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, impor daging pada 2017 mencapai 590 juta dollar AS, tetapi pada 2021 melesat menjadi 965 juta dollar AS.

Hal paling parah, menurut Gobel, adalah impor gandum. Pada 2017, nilai impor gandum mencapai 2,92 miliar dollar AS. Lalu pada 2021 melambung menjadi 4,07 miliar dollar AS.

“Tanah Indonesia memang tidak cocok untuk tanaman gandum. Namun kita harus melakukan diversifikasi,” ungkapnya.

Komoditas pengganti gandum

Dia menegaskan, Indonesia punya komoditas pengganti tepung gandum, seperti tepung sagu, tepung singkong, tepung jagung, tepung ubi, dan tepung talas.

Gobel mencontohkan, di Kabupaten Meranti, Riau, ada mie dari bahan sagu. Untuk itu, Indonesia bisa beralih menggunakan tepung pengganti gandum.

“Maka saatnya kita beralih, seperti Vietnam membuat mi dari beras, atau Jepang membuat mie dari soba," kata Gobel.

Demikian pula untuk kue, lanjut Gobel, sudah saatnya Indonesia mengandalkan tepung berbahan lokal.

“Jadi, yang diperlukan adalah gerakan nasional mengurangi ketergantungan pangan yang berbahan gandum,” ujar dia.

Rachmat Gobel mengemukakan, pihaknya sangat peduli pada masalah pangan karena pangan menyangkut ketahanan nasional.

“Banyak pemerintahan jatuh dan suatu negara roboh karena tak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya,” ucap dia.

Terkini Lainnya
Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

DPR
Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

DPR
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

DPR
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR
Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com