Evaluasi PTM, Puan Minta Keselamatan Siswa Diutamakan

Kompas.com - 02/02/2022, 19:57 WIB
A P Sari

Penulis

Ketua DPR RI Puan MaharaniDOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan sebagai indikator utama dalam pertimbangan evaluasi pembelajaran tatap muka ( PTM) di sekolah.

“Keselamatan siswa atau anak harus menjadi yang utama,” tutur Puan, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, hasil evaluasi akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama yang berkaitan dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk melibatkan banyak stakeholder dalam proses evaluasi PTM.

Pasalnya, kata dia, keterlibatan banyak stakeholder akan membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

Baca juga: Puan Maharani: Nilai-nilai Keislaman NU yang Ramah, Moderat dan Toleran Harus Terus Diperkenalkan ke Dunia

“Ini termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata dia.

Sebelumnya, Puan menyarankan agar evaluasi PTM dilakukan dengan mempertimbangkan banyak indikator, sehingga seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat diakomodasi.

“Sebagai orangtua, saya senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama lebih dari dua tahun membuat anak-anak bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“(PJJ) menimbulkan cognitive learning loss dan dampak psikis yang cukup berat bagi anak-anak,” katanya.

Baca juga: Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Namun, dia melanjutkan, adanya varian Omicron yang mulia menyebar jelas membuat para orangtua merasa cemas terhadap kondisi anak-anak. Sekolah dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, dia berharap evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan PTM 100 persen, bisa memprioritaskan aspek kesehatan anak.

“Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa aspek kognitif menjadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan,” imbuh dia.

Puan mengaku menerima beberapa aduan dari guru terkait dampak PJJ pada anak. Banyak dari mereka menyebut pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap peserta didik.

“Memang (PJJ) terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah masing-masing,” paparnya.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Solo Sebut Puan dan Ganjar Bisa Pecah Kongsi saat Pilpres 2024

Minta pemerintah lakukan langkah darurat

Cucu Proklamator Republik Indonesia (RI) Bung Karno tersebut turut menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah darurat untuk menekan angka penyebaran.

“Sudah harus dipikirkan bagaimana mengurangi penyebaran virus dengan membatasi mobilitas masyarakat. Kemudian pastikan fasilitas kesehatan dan obat-obatan tersedia di seluruh daerah,” ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi, baik primer maupun booster.

“Termasuk vaksinasi anak dipercepat, sehingga seluruh anak di Indonesia bisa terjaga dari bahaya Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Kumpulan Berita Harian Yogyakarta Terpopuler: Tak Ada Ganjar Saat Puan Resmikan Pasar di Solo

Lebih lanjut, Puan mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dia juga meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila dirasa tidak terlalu penting.

“Semoga kita semua sehat selalu. Selalu gunakan masker dan telah divaksin. Dengan mengikuti protokol kesehatan, bersama kita menekan tingkat penyebaran Covid-19 di negeri ini,” imbau Puan.

Sebagai informasi, akibat varian Omicron, telah terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 hingga 910 persen di Indonesia.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa saat ini ada 81.349 kasus aktif yang ada di Indonesia.

Menurut laporan per Senin (31/1/2022), terjadi penambahan 16.021 kaskus Covid-19 dalam sehari. Kasus kematian juga meningkat dengan adanya 28 pasien yang meninggal dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Puan soal Banyaknya Baliho Bergambar Wajahnya: Semua Orang Juga Pasang, Kok Saya Enggak Boleh?

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke