Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Senin, 29 November 2021
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat berbicara dalam inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).
DOK. Humas DPR RI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat berbicara dalam inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).

 

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, Gerakan Non-Blok (GNB) memiliki potensi kekuatan dalam upaya menuntaskan berbagai isu global.

Pasalnya, kata dia, jumlah negara yang tergabung dalam anggota GNB cukup besar. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan peristiwa atau wacana yang menyita perhatian masyarakat global.

“Namun, kekuatan potensial itu harus diterjemahkan menjadi pengaruh positif agar dapat memberikan kontribusi nyata. Hal ini menuntut kami semua untuk solid dan bekerja sama dalam kesatuan,” ucap Puan seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbicara dalam inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement ( NAM) atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Semua Negara GNB Masih Berutang Kemerdekaan Palestina

Untuk diketahui, pertemuan tersebut dikoordinasikan oleh negara Azerbaijan yang kini merupakan Ketua GNB.

Forum network parlemen GNB sendiri baru dibentuk setelah GNB berusia 61 tahun. Adapun tujuannya agar GNB menjadi lebih inklusif sehingga kerja sama yang terjalin dapat langsung dirasakan rakyat yang diwakili parlemen.

“Semangat dan nilai Gerakan Non-Blok seperti kesetaraan sebagaimana yang diabadikan dalam Konferensi Bandung sejak 1955. Meski lebih dari 60 tahun yang lalu tetapi masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kemudian menyinggung soal presiden pertama Indonesia, Soekarno sebagai pemrakarsa Gerakan Non-Blok.

Baca juga: Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip

Presiden Soekarno, sebut Puan, sekaligus kakeknya bersama dengan para founding fathers melahirkan Gerakan Non-Blok sebagai perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan.

"Agar dapat melawan ketidakadilan dan ketimpangan, maka diperlukan upaya bersama,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan itu, sejumlah delegasi, termasuk Presiden Inter Parliamentary Union (IPU) dan pimpinan parlemen Azerbaijan memberikan pujian untuk Puan dan Soekarno atas peran masing-masing keduanya.

Parlemen sebagai perpanjangan rakyat

Pada kesempatan tersebut, Puan mengatakan, parlemen berperan besar sebagai perpanjangan rakyat.

Menurutnya, parlemen dapat membawa kerja sama agar GNB dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal.

“Melalui kerja sama itu, parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19,” ucap Puan.

Tak hanya itu, lanjut dia, semangat Konferensi Bandung juga di anggap masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Baca juga: SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Dalam forum tersebut, Puan menyatakan pula komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Untuk itu, ia mengajak negara-negara GNB ikut memperjuangkan komitmen yang sudah ada sejak awal berdirinya Gerakan Non-Blok di Bandung pada 1955.

“Parlemen negara GNB perlu mendorong pemerintahnya masing-masing untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Puan.

Kemerdekaan Palestina, imbuh dia, merupakan bagian dari perjuangan bersama sejak adanya Konferensi Bandung, yang belum dapat direalisasikan

Baca juga: Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Oleh karena itu, Puan menilai, jaringan parlementer menjadi hal penting agar dapat mengonsolidasikan hubungan antar negara-negara Gerakan Non-Blok.

Puan pun mendorong negara-negara GNB untuk bekerja sama menggunakan jaringan parlementer sebagai platform untuk memperkuat kerja sama Gerakan Non-Blok. Hal ini dalam upaya bersama membangun dunia yang lebih setara.

Sebagai informasi, Inaugural meeting of the Parliamentary Network of NAM dihadiri oleh para pimpinan negara-negara GNB, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) IPU.

Selain menghadiri forum GNB, Puan memiliki sejumlah agenda bilateral di sela-sela kegiatan IPU ke-143.

Baca juga: Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Non-Blok

“Saya pun ingin menyampaikan penghargaan kepada Majlis Republik Azerbaijan yang telah menjadi tuan rumah pertemuan penting ini di sela-sela Sidang IPU ke-143,” ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, ia sempat berbincang dengan Raja Spanyol, King Felipe VI of Spain yang hadir untuk membuka acara forum parlemen internasional tersebut.

“Saya berharap persahabatan antara Indonesia dan Spanyol terus terjalin dengan baik dan menguntungkan bagi kedua negara,” kata Puan.

King Felipe VI of Spain merupakan raja termuda di Eropa, sembilan bulan lebih muda dari Raja Willem-Alexander (Belanda). Pria berusia 53 tahun ini dinobatkan sebagai Raja Spanyol pada 2014.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR