Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Kompas.com - 29/11/2021, 13:36 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.Foto: Andri/Man (dpr.go.id) Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta setiap negara untuk tidak melupakan isu Palestina.

Kekhawatiran itu, sebut dia, timbul karena saat ini banyak negara sibuk menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, kemunduran demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

“Jangan sampai isu Palestina ini menjadi terpinggirkan,” ungkap Fadli saat berada di Madrid, Spanyol, dikutip dari dpr.go.id, Senin (29/11/2021).

Seperti diketahui, situasi kemanusiaan warga Palestina di wilayah pendudukan dinilai semakin memburuk.

Menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dari badan-badan independen lain, Palestina saat ini terkena dampak krisis yang berkepanjangan.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Banjir di Sintang Heboh karena Fadli Zon, tapi Bagus Perhatian Pusat Jadi Banyak

Beberapa krisis berkepanjangan, contohnya meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur, eskalasi ketegangan di Jalur Gaza sejak Mei 2021, serta pandemi Covid-19 yang dinilai memperparah situasi.

Fadli menjelaskan, pada Sidang ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) yang pertama kali diselenggarakan secara tatap muka dengan 179 parlemen nasional dan 13 parlemen regional, BKSAP mengajukan emergency item mengenai situasi kemanusiaan di Palestina.

“Dunia berutang pada rakyat Palestina atas kemerdekaan yang direnggut dari mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak lagi dukungan politis bagi upaya kemerdekaan Palestina,” tutur Fadli.

Pandemi pengaruhi krisis Palestina

Fadli menambahkan, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kondisi Palestina. Pasalnya, terdapat lebih dari 150.000 orang tertular virus SARS-CoC-2.

Baca juga: Arief Poyuono: Fadli Zon Enggak Perlu Nonaktifkan Medsos Usai Ditegur Prabowo

“Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan. Pembatasan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, serta layanan perlindungan sosial lainnya makin memperburuk situasi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Fadli menekankan pentingnya dukungan dan bantuan dari dunia internasional untuk rakyat Palestina.

“Melalui diplomasi parlemen, BKSAP terus mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdaulat dan layak. Selain itu, BKSAP juga menggalang solidaritas global melalui partisipasi di forum-forum antar parlemen,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, kelompok geopolitikal regional ASEAN+3, Asia Pasifik, parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Parlemen Asia pun memberikan dukungannya.

Baca juga: Kritik Fadli Zon soal Banjir Sintang dan Bintang Tanda Jasa dari Jokowi

Namun, pada detik-detik terakhir sebelum voting, kelompok parlemen negara Afrika pun menyampaikan usulan baru mengenai akses dan ketersediaan vaksin Covid-19.

Melalui lobi dan negosiasi dengan mencermati perkembangan terkini, Indonesia memutuskan untuk menarik usulan emergency item.

Aspek urgensi di tengah maraknya varian Covid-19, yakni Omicron, dinilai memiliki tingkatan penularan lima kali lebih besar dari varian utama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama penarikan usulan emergency item.

Meski demikian, bukan berarti Indonesia menyampingkan isu Palestina. Sebab, negara-negara anggota IPU perlu menjaga komitmen penuh kepada rakyat Palestina untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dan menentukan nasib sendiri sebagai dasar penciptaan Palestina merdeka.

Baca juga: Prabowo Tegur Fadli Zon, Gerindra Klaim Kerap Kritik Tanpa Sudutkan Pihak Lain

Solusi dua negara tetap menjadi opsi terbaik dalam upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan regional.

Untuk itu, rencananya isu Palestina akan diajukan kembali tahun depan pada sidang ke-144 IPU di Bali.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke