Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Senin, 29 November 2021
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.Foto: Andri/Man (dpr.go.id) Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta setiap negara untuk tidak melupakan isu Palestina.

Kekhawatiran itu, sebut dia, timbul karena saat ini banyak negara sibuk menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, kemunduran demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

“Jangan sampai isu Palestina ini menjadi terpinggirkan,” ungkap Fadli saat berada di Madrid, Spanyol, dikutip dari dpr.go.id, Senin (29/11/2021).

Seperti diketahui, situasi kemanusiaan warga Palestina di wilayah pendudukan dinilai semakin memburuk.

Menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dari badan-badan independen lain, Palestina saat ini terkena dampak krisis yang berkepanjangan.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Banjir di Sintang Heboh karena Fadli Zon, tapi Bagus Perhatian Pusat Jadi Banyak

Beberapa krisis berkepanjangan, contohnya meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur, eskalasi ketegangan di Jalur Gaza sejak Mei 2021, serta pandemi Covid-19 yang dinilai memperparah situasi.

Fadli menjelaskan, pada Sidang ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) yang pertama kali diselenggarakan secara tatap muka dengan 179 parlemen nasional dan 13 parlemen regional, BKSAP mengajukan emergency item mengenai situasi kemanusiaan di Palestina.

“Dunia berutang pada rakyat Palestina atas kemerdekaan yang direnggut dari mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak lagi dukungan politis bagi upaya kemerdekaan Palestina,” tutur Fadli.

Pandemi pengaruhi krisis Palestina

Fadli menambahkan, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kondisi Palestina. Pasalnya, terdapat lebih dari 150.000 orang tertular virus SARS-CoC-2.

Baca juga: Arief Poyuono: Fadli Zon Enggak Perlu Nonaktifkan Medsos Usai Ditegur Prabowo

“Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan. Pembatasan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, serta layanan perlindungan sosial lainnya makin memperburuk situasi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Fadli menekankan pentingnya dukungan dan bantuan dari dunia internasional untuk rakyat Palestina.

“Melalui diplomasi parlemen, BKSAP terus mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdaulat dan layak. Selain itu, BKSAP juga menggalang solidaritas global melalui partisipasi di forum-forum antar parlemen,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, kelompok geopolitikal regional ASEAN+3, Asia Pasifik, parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Parlemen Asia pun memberikan dukungannya.

Baca juga: Kritik Fadli Zon soal Banjir Sintang dan Bintang Tanda Jasa dari Jokowi

Namun, pada detik-detik terakhir sebelum voting, kelompok parlemen negara Afrika pun menyampaikan usulan baru mengenai akses dan ketersediaan vaksin Covid-19.

Melalui lobi dan negosiasi dengan mencermati perkembangan terkini, Indonesia memutuskan untuk menarik usulan emergency item.

Aspek urgensi di tengah maraknya varian Covid-19, yakni Omicron, dinilai memiliki tingkatan penularan lima kali lebih besar dari varian utama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama penarikan usulan emergency item.

Meski demikian, bukan berarti Indonesia menyampingkan isu Palestina. Sebab, negara-negara anggota IPU perlu menjaga komitmen penuh kepada rakyat Palestina untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dan menentukan nasib sendiri sebagai dasar penciptaan Palestina merdeka.

Baca juga: Prabowo Tegur Fadli Zon, Gerindra Klaim Kerap Kritik Tanpa Sudutkan Pihak Lain

Solusi dua negara tetap menjadi opsi terbaik dalam upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan regional.

Untuk itu, rencananya isu Palestina akan diajukan kembali tahun depan pada sidang ke-144 IPU di Bali.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh
DPR
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat
DPR
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi
DPR
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh
DPR
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI
DPR
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua
DPR
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik
DPR
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
PLN Sulit Dapat Pasokan Batu Bara, Komisi VII Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batu Bara
DPR
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
Kondisi di Taiwan Memanas, Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI
DPR
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
Bos Darmex Grup Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Komisi III Desak KPK dan Kejagung Menangkapnya
DPR
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
Biaya Masuk TN Komodo Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Solusi
DPR
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
BURT DPR Minta Puspanlak Laksanakan Kinerja dengan Mengacu 3 Unsur Pembentukan UU
DPR
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
TNI Gelar Latihan Militer Gabungan 12 Negara, Komisi I: Ini Berikan Banyak Manfaat
DPR
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
40 Juta Motor “Bodong” Terancam Disita, DPR Minta Polri Pertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
DPR