Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 26 November 2021
Ketua DPR RI Puan MaharaniDOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, hingga kini, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi.

Oleh karenanya, dia menegaskan komitmen DPR untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan. Salah satu caranya melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera disahkan. DPR RI percaya semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” kata Puan, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Puan meminta seluruh perempuan di Indonesia untuk tidak takut bersuara ketika menerima pelecehan atau tindak kekerasan.

Sebab, lanjut dia, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

Baca juga: Setara Harap Permendikbud 30/2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS

“Segera cari bantuan baik kepada teman, keluarga, atau pihak berwajib bila mendapatkan pelecehan. Saat ini juga banyak elemen masyarakat yang berfokus membantu korban-korban kekerasan, maka tidak perlu takut untuk melapor atau meminta bantuan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan, terutama bagi mereka yang menjadi korban.

“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada keamanan dan keselamatan kaum perempuan. Kawal dan cegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita semua harus bertekad memberikan perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia,” tuturnya.

Dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan mengampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah dan DPR?

“Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan harus menjadi momentum untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Puan pun mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai, edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan.

Sebab, banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan.

“Sering kali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan,” jelasnya.

Baca juga: DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain-main dengan Waktu

Dia mencontohkan, siulan, komentar atas tubuh, main mata, menyentuh, hingga termasuk komentar seksis dan rasis merupakan tindak pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan.

“Dan pelecehan yang paling banyak dialami perempuan justru terjadi di ruang publik, seperti jalanan umum dan sarana transportasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Puan menambahkan, peran serta masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

“Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality,” ujarnya.

Puan turut menyoroti hasil Survei Nasional Koalisi Ruang Publik pada 2019 yang menyatakan, lebih dari 50 persen orang sekitar tidak melakukan intervensi ketika terjadi pelecehan seksual.

Baca juga: Baleg Targetkan RUU PKS Rampung Sebelum Hari Ibu

Maka dari itu, dia meminta semua pihak untuk lebih peduli akan kasus-kasus pelecehan seksual, sekecil apa pun bentuknya. Sebab, pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang tidak seharunya dilakukan.

“Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan,” imbau perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
DPR
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
DPR
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
DPR
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
DPR
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
DPR
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
DPR
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
DPR
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR