DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 26 November 2021
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema ?Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia. dpr.go.id Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema ?Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia.

KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) John Kenedy Azis mengatakan, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja ( Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau Panja Haji.

John mengatakan, pelaksanaan ibadah haji hingga penetapan ongkos haji pada 2022 perlu melibatkan kerja sama antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi VIII.

“Kalau Panja Haji itu sudah terbentuk kami akan melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kesiapan-kesiapan pemerintah terhadap rencana pelaksanaan haji tersebut,” kata John, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Dia mengatakan itu dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

John mengatakan, Panja Haji akan memantau kesiapan pemerintah terkait urusan pesawat, transportasi di Indonesia, transportasi penerbangan, transportasi selama di tanah suci, dan kesiapan hotel.

Baca juga: Bahas Persiapan Umrah dan Haji, Menag Bertemu Gubernur Mekkah

Kemudian, Panja Haji juga akan melakukan rapat-rapat dengan kementerian atau lembaga terkait, pihak penerbangan (Garuda Indonesia), hingga perwakilan pemerintah Arab Saudi.

“Dari situ kami akan mengetahui apakah akan ada penambahan ongkos atau biaya haji atau tidak,” ujarnya.

John menambahkan, Komisi VIII DPR sebelumnya telah mewanti-wanti pemerintah agar menjaga stabilitas ongkos haji tahun 2022.

“Kami saat ini belum bisa memastikan apakah (ongkos haji) naik atau tidak. Tetapi yang jelas kami sudah mewanti-wanti dan sudah berharap kepada pemerintah supaya ongkos haji tahun 2022 tidak naik. Kalau pun naik, tidaklah dengan jumlah yang signifikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyampaikan, tidak terlaksananya pelaksanaan ibadah haji pada dua tahun terakhir bukan karena kesalahan atau ketidakmampuan Pemerintah Indonesia dalam hal mengurus masalah jemaah haji.

Baca juga: Catat, Perjalanan Haji dan Umrah Sudah Bebas PPN

Namun, hal itu lebih dikarenakan Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak melaksanakan ibadah haji untuk umat Islam di luar Arab Saudi.

“Pemerintah Arab Saudi melaksanakan ibadah haji hanya untuk mereka yang menetap di Arab Saudi, baik warga negara Arab Saudi sendiri maupun warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi,” ujarnya.

Selain itu, sambung John, tidak terlaksananya ibadah haji selama dua tahun terakhir berdampak pada semakin panjangnya daftar antrean para jemaah haji.

“Setidak-tidaknya, kita setiap tahun mengirim kuota kurang lebih sekitar 225.000 jemaah. Dengan tidak terlaksananya ibadah haji pada 2020 dan 2021, maka telah menambah panjang daftar antrian calon jemaah haji,” paparnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Barat II itu pun menyatakan bahwa Komisi VIII DPR dan seluruh umat muslim calon jemaah haji di Indonesia sangat berharap pelaksanaan ibadah haji pada 2022 bisa dilakukan.

Baca juga: Berangkat Haji dan Umrah Sekarang Bebas PPN, Tahun Depan Rencana Dibuka

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi
DPR
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman
DPR
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan
DPR
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron
DPR
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup
DPR
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global
DPR
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan
DPR
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR