Diskusi dengan Jokowi soal Stunting, Gus Imin: Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri, Butuh Partisipasi Masyarakat

Kompas.com - 12/06/2023, 13:15 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dalam sebuah kesempatan.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dalam sebuah kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, stunting adalah ancaman serius sehingga memerlukan penanganan yang serius.

Pria yang akrab disapa Gus Imin itu mengaku pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah stunting.

"Saya pernah diskusi bersama presiden dan kami memiliki kesimpulan yang sama bahwa dalam menangani stunting, pemerintah tidak mungkin jalan sendiri, butuh partisipasi dari masyarakat,” ungkap Gus Imin melalui keterangan persnya, Senin (12/6/2023).

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan dengan salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat se-Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Minggu (11/6/2023).

Untuk itu, Gus Imin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah stunting yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah.

Baca juga: RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Gus Imin: Harus Dibahas Tuntas dan Tidak Buru-buru

“Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Ibu-ibu muda juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Organisasi kemasyarakatan, pimpinan-pimpinan perempuan, dan Fatayat NU bisa mengambil peran itu," katanya dalam siaran pers, Senin (12/6/2023).

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai peran Fatayat NU tidak bisa optimal jika tidak dibantu pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan dorongan agar semua pihak terlibat menangani stunting di kekinian maupun yang terus berproses," terangnya.

Gus Imin menyebutkan, stunting adalah problematika yang tidak kunjung selesai karena akan menjadi mata rantai pola konsumsi dan gizi.

"Salah satu ancaman stunting baru kita adalah anak-anak yang sulit makan kemudian dipaksakan makan ala kadarnya karena banyak orangtua memberikan konsumsi makanan di bawah standar gizi yang dibutuhkan. Itu ancaman stunting yang serius," jelasnya.

Gus Imin juga menekankan pentingnya penanganan stunting agar tidak berfokus hanya di wilayah pedesaan, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya stunting juga menimpa anak-anak yang hidup di perkotaan.

Baca juga: Cegah Stunting, Komisi E DPRD Minta Pemprov DKI Lengkapi Fasilitas Posyandu dan Puskesmas

" Stunting tidak hanya di desa, di kampung-kampung, atau di daerah yang jauh. Stunting juga ada di kota-kota karena sudah menyangkut kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi," tukasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke