Wakil Ketua Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) Republik Indonesoa (RI) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin).
KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) Republik Indonesoa (RI) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengusulkan anggaran Dana Desa ditambah menjadi Rp 5 miliar per tahun.
Usulan tersebut guna mengoptimalkan strategi pembangunan nasional yang dimulai dari bawah ke atas (bottom-up) seperti yang ia serukan.
Perlu diketahui, strategi pembangunan nasional yang diterapkan selama ini selalu dimulai dari atas atau top-down, dengan anggaran Dana Desa senilai Rp 1 miliar per tahun.
Sayangnya, penerapan sistem tersebut tidaklah efektif dalam pembangunan masyarakat. Bahkan, menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, kebocoran anggaran pembangunan nasional, kerumitan penyusunan anggaran, dan maraknya pemotongan dana bantuan sosial ( bansos).
Baca juga: Gus Imin Sebut Dana Desa Telah Berdampak Besar bagi Masyarakat
Belum lama ini, Gus Imin juga mendapatkan laporan tentang penyelenggaraan rapat perencanaan dan studi banding pengentasan kemisikinan yang menyedot anggaran pengentasan kemiskinan sekitar Rp 500 triliun.
Laporan tersebut didapat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas
"Rapat saja menghabiskan dana Rp 500 triliun. Ini berarti ada inefisiensi dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Tidak hanya di kementerian yang punya nomenklatur kemiskinan, tetapi juga di kementerian lain yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Gus Imin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/5/2023).
Tidak hanya itu, lanjutnya, bansos beras juga mengalami masalah dalam penyalurannya.
Baca juga: Gus Imin: Semua Percaya Desa Mampu Kelola Anggaran dengan Baik
Ia pun mengaku sangat frustasi karena dana bansos mengalir tak jelas arahnya dan kasusnya terjadi di mana-mana.
Gus Imin saat mengadakan pertemuan dengan 280 kepala desa atau Kuwu se-Kabupaten Indramayu dan Cirebon Maka dari itu, ia optimistis penerapan sistem bottom-up bisa mengatasi masalah-masalah itu.
"Dari semua pengalaman tersebut ditambah pengalaman perjalanan Dana Desa, saya optimistis untuk mengubah strategi pembangunan. Anggaran negara tidak lagi melalui atas, tetapi langsung dijalankan dari bawah," ujar Gus Imin.
Ia menambahkan, jika anggaran Dana Desa dinaikkan menjadi Rp 5 miliar pertahun, total bantuan yang dianggarkan pemerintah untuk program bansos mencapai Rp 500 triliun.
Baca juga: Ketua MPR Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa
Upaya tersebut akan semakin efektif bila strategi pembangunan nasional yang dipilih adalah sistem bottom-up.
Ia juga megimbau seluruh kepala desa di Indonesia mampu menjaga komitmen untuk mengelola Dana Desa secara akuntabel dan sebaik mungkin.
"Jadi, komitmen para kepala desa untuk mengelola Dana Desa sebaik mungkin harus sama-sama dipegang teguh. Kontrol dari masyarakat, aparat dan semua pihak juga perlu selaras," tukas Gus Imin.
Sebagai informasi, imbauan tersebut Gus Imin sampaikan saat mengadakan pertemuan dengan 280 kepala desa atau Kuwu se-Kabupaten Indramayu dan Cirebon di Kampus Hijau Kaplongan, Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Minggu.
Adapun pertemuan itu diadakan sebagai bagian dari penyusunan rangakaian dan rencana besar untuk Indonesia mulai 2024.
