Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) MulyantoKOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mulyanto meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memenuhi kebutuhan listrik desa.
"Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk program pemasangan baru listrik. Ini (adalah langkah) untuk bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/5/2023).
Hal tersebut, kata dia, penting untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi. Seperti diketahui, rasio elektrifikasi saat ini adalah 99.99 persen.
Menurut Mulyanto, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) selalu berdalih bahwa rasio elektrifikasi pada 2024 akan menjadi 100 persen.
Baca juga: Erick Thohir Pastikan BUMN Siap Dorong Percepatan Elektrifikasi
Namun berdasarkan realita yang ada, kata dia, elektrifikasi dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen.
"Ini kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begitu terus setahun (bisa capai) 100 persen, tapi apa aksinya? Ternyata ini ada permasalahan-permasalahan, pertama masalah jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match," kata Mulyanto kepada Parlementaria di Bandung, Kamis (25/5/2023).
Selain rasio, ia menyoroti tingkat elektrifikasi yang dibagi dua, yakni antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dengan sisanya 1,8 persen merupakan kontribusi dari non-PLN.
Untuk kepastian data, Mulyanto mendorong agar data kontribusi non-PLN sebesar 1,8 persen dapat ditelusuri secara konkret untuk sumber listrik yang masih menyala dan yang sudah mati.
Baca juga: Simak Cara Cek Perkiraan Tagihan Listrik Lewat PLN Mobile
Untuk pembangunan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Mulyanto berharap, PLN dapat mengedepankan asas kenegaraan.
Dalam asas tersebut mencantumkan bahwa mencapai tujuan negara dibutuhkan mekanisme subsidi hingga kompensasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat listrik.
"Solusi filosofis kita bernegara itu adalah dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan negara. (Sementara itu), masyarakat yang merdeka adil bersatu dapat diartikan sebagai fungsi negara,” imbuh Mulyanto.
Oleh karenanya, lanjut dia, ketika ada wilayah-wilayah yang belum terjamah listrik, negara harus hadir.
Baca juga: Produsen Motor Listrik Asal China Ini Mau Masuk ke Indonesia
Untuk mewujudkannya, kata Mulyanto, dibutuhkan beberapa mekanisme, seperti subsidi, kompensasi, dan sebagainya.
Menurutnya, negara harus hadir menanggung kebutuhan tersebut agar penduduk wilayah pelosok bisa menikmati listrik.
Sebagai langkah lebih lanjut, Mulyanto menginginkan BUMN Energi dapat hadir secara utuh di masyarakat.
Selain hadir, kata dia, BUMN Energi harus mendukung berbagai proyek strategis negara dan tidak mengedepankan profit.
Baca juga: Disbud DKI Kaji Pengelolaan TIM, Sebut Investasi Kebudayaan Tak Bisa Dinilai dari Profit
"Disitulah bagiannya kenapa kita mengatakan (peran ini) masih (diemban) BUMN yang berbeda dari badan usaha pada umumnya, not for profit tapi yes for profit. Namun, juga tetap menjalankan proyek-proyek yang strategis, itulah BUMN," tuturnya.
Sebagai informasi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar) memiliki pelanggan sebesar 16,48 juta (19,13 persen), dengan daya tersambung sebesar 30.600 Mega Volt Ampere (MVA) (18,80 persen), dan beban puncak tertinggi 8.172 Megawatt (MW), dengan pendapatan Rp 20,77 triliun (20,23).
PLN UID Jabar juga memiliki unit pelaksana 17 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), 1 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), dab 1 Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan) (UP2K, dengan gardu induk sebanyak 106 buah, dan Trafo Gardu Induk 304 buah.
