Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi IV DPR Paparkan 4 Aspek Ini

Kompas.com - 17/05/2023, 10:12 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Kamrussammad memaparkan 4 aspek penting hasil dari Mudik Lebaran 2023.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Kamrussammad memaparkan 4 aspek penting hasil dari Mudik Lebaran 2023.

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kamrussammad memaparkan empat aspek dalam melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2023.

Pertama adalah aspek ekonomi. Kamrussammad memaparkan, adanya Ramadhan dan Idul Fitri 1444, termasuk mudik Lebaran akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi di kuartal kedua 2023. 

Untuk itu, ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua mampu lebih tinggi dari 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2023 mencapai 5 persen.

"Karena itu diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp 280 triliun. Itu artinya kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kita dan itu tentu saja menggerakan ekonomi," kata Kamrussammad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Evaluasi Mudik 2023" di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Tercatat 726 Korban Jiwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Politisi Partai Gerindra itu menilai ada redistribusi ekonomi dari kota ke desa, sehingga perputaran uang pada mudik Lebaran 2023 lebih tinggi dibandingkan Lebaran 2019.

Redistribusi ekonomi itu memantik orang yang pulang ke kampung halamannya menjadi faktor pendorong perputaran ekonomi di daerah, misalnya membeli sawah, renovasi rumah, membeli semen, dan lain-lain.

Kedua adalah aspek segi sosial. Kamrussammad mengatakan, berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), angka kecelakaan di mudik Lebaran 2023 mengalami penurunan mencapai 30 persen lebih.

Meski menurun, dia menjelaskan kecelakaan akan menimbulkan masalah sosial seperti gangguan psikologis yang memerlukan waktu untuk pemulihan.

 

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan edukasi lebih masif kepada masyarakat agar dapat menekan angka kecelakaan sehingga bisa meminimalisir dampak sosial.

Baca juga: Kemenhub: 78 Persen Masyarakat Puas atas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2023

Dia meminta Polri, Kementerian Perhubungan dan seluruh instansi yang terlibat harus diberikan anggaran supaya dapat lebih awal menyosialisasikan tentang opsi jalur-jalur yang diberikan.

"(Sosialisasi ini) bukan minus seminggu sebelum Ramadhan atau minggu terakhir sebelum Idul Fitri, supaya hal ini bisa dilakukan 6 bulan sebelumnya. Ke depan akan ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan oleh para pemudik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Ketiga adalah aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran karena daya dukung pembangunan infrastruktur. 

Menurut Kamrussammad, aspek keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran 2023 jauh lebih baik. Buktinya perjalanan dari Jakarta ke perbatasan Jawa Tengah yang sebelumnya ditempuh selama 36 jam, tetapi saat ini hanya 8-11 jam.

Semua itu, kata dia, terwujud berkat sinergi antara Polri dan Kementerian Perhubungan sehingga mampu memberikan ayanan yang baik.

Baca juga: Pendapatan Jasa Marga Naik 21 Persen Saat Mudik Lebaran 2023

"Jadi aspek ini kita memberi rasa hormat kepada seluruh jajaran pemerintah yang mampu mencegah dan tingkat keamanannya juga jauh lebih baik. Kenapa rest area, tidak banyak yang kita dengar adanya perampokan dan pencurian, yang ada adalah ada keluarga yang tertinggal di res area," katanya.

Keempat adalah aspek budaya. Dia menilai mudik Lebaran harus dipertahankan karena mampu menggerakkan ekonomi sektor riil dan juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kampung.

Kamrussammad menegaskan bahwa DPR selama ini memberikan dukungan penuh pada alokasi pembangunan infrastruktur. Hal ini karena konektivitas bisa melahirkan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, sirkulasi ekonomi nasional bisa jauh lebih baik.

Hal itu, menurut dia, bisa membuat kualitas ekonomi Indonesia ke depan jadi lebih kompetitif, baik dari segi daya dukung infrastruktur, daya dukung produksi, maupun di aspek pemasaran.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke