Kemendagri Gencarkan Aktivasi KTP Digital, Anggota DPR: Jangan Sampai Mudah Diretas

Kompas.com - 09/05/2023, 16:22 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam sebuah kesempatan.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam sebuah kesempatan.

KOMPAS.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperhatikan aspek keamanan data digital yang disimpan di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mengingatkan agar tidak mudah diretas.

Dengan begitu, ancaman serangan digital bisa dimitigasi sejak awal dan tidak merugikan masyarakat yang datanya disimpan dalam IKD atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital.

“Banyak masyarakat melapor identitasnya digunakan orang lain. Padahal, mereka tidak pernah mendaftarkan diri. Itu dari mana? Harusnya negara bertanggung jawab atas kelemahan sistem-sistem itu,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (9/5/2023).

Terlebih, kata Gaus, data kependudukan saat ini digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia menegaskan, pemerintah bertanggung jawab jika data tersebut sampai bocor dan penanggung jawabnya juga semestinya tunggal, yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Baca juga: Kemendagri Klaim Ribuan Penyedia Layanan Siap Akomodir KTP Digital

"Intinya, multipersoalan harus dibedah dan dimitigasi berbagai resiko. Aspek keamanan data masyarakat adalah sesuatu yang mutlak untuk diproteksi dengan tingkat keamanan yang berlapis," tegasnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu mengatakan, Komisi II DPR sudah melakukan studi banding ke sejumlah negara terkait penerapan IKD, salah satunya adalah Turki.

Gaus menyebutkan, kartu identitas penduduk di Turki sudah multifungsi, yaitu bisa digunakan untuk memperbarui semua persoalan, mulai dari KTP, surat izin mengemudi (SIM), kartu perbankan, dan lainnya.

Meski begitu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengapresiasi Ditjen Dukcapil yang gencar mengajak masyarakat melakukan aktivasi KTP digital.

“Penerapan KTP digital jangan hanya sekedar mengejar target secara kuantitas, tetapi mesti benar-benar dibarengi dengan perbaikan kualitas. IKD ditujukan untuk penyempurnaan dan inovasi fungsi sebagai identitas masyarakat agar menjadi identitas serbaguna,” katanya.

Baca juga: Cara Membuat KTP Digital 2023 dan Bedanya dengan E-KTP

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 25 persen penduduk atau 50 juta warga sudah berhasil melakukan aktivasi IKD pada 2023.

Aktivasi tersebut dilakukan melalui aplikasi yang terhubung di ponsel masing-masing pemilik. Dengan begitu, penggunaan berkas fisik dalam mengurus layanan  publik semakin minimal.

Aplikasi tersebut direncanakan akan terintegrasi dengan sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.

Terkini Lainnya
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
DPR
Tingkatkan Kualitas Spiritual Karyawan, Acara Ramadhan Ngantor Setjen DPR RI Tuai Respons Positif
Tingkatkan Kualitas Spiritual Karyawan, Acara Ramadhan Ngantor Setjen DPR RI Tuai Respons Positif
DPR
Berikan Bantuan untuk Korban Banjir Semarang, Anggota Komisi VIII: Ringankan Penderitaan Warga
Berikan Bantuan untuk Korban Banjir Semarang, Anggota Komisi VIII: Ringankan Penderitaan Warga
DPR
Suarakan Isu Perdamaian, Puan Akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss
Suarakan Isu Perdamaian, Puan Akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss
DPR
Kementerian BUMN Diminta Ambil Langkah Serius Tangani Masalah Pangan, Komisi VI: Ada Bulog, ID Food, dan PTPN
Kementerian BUMN Diminta Ambil Langkah Serius Tangani Masalah Pangan, Komisi VI: Ada Bulog, ID Food, dan PTPN
DPR
Respons Isu Penggusuran di Sekitar IKN, Komisi II Minta Otorita Tak Pinggirkan Masyarakat Lokal
Respons Isu Penggusuran di Sekitar IKN, Komisi II Minta Otorita Tak Pinggirkan Masyarakat Lokal
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke