KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani menegaskan, Pemerintah Indonesia harus menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang kini berada di wilayah konflik di Sudan.
Untuk itu, Puan ingin operasi evakuasi WNI di Sudan yang melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjalan dengan aman dan selamat.
"Saya mengapresiasi kinerja Kemenlu dan TNI dalam melakukan evakuasi terhadap warga negara kita di Sudan," ujar Puan.
“Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Saya berharap proses evakuasi selanjutnya bisa segera dilaksanakan. Meski berada di luar negeri, WNI sudah selayaknya tetap mendapatkan perlindungan,” ungkap Puan seperti dimuat dpr.go.id, Kamis (27/4/2023).
Baca juga: Bantu Evakuasi WNI di Sudan, Dubes Arab Saudi: Komitmen Kami untuk Kemanusiaan di Dunia
Puan menekankan bahwa gerak cepat evakuasi harus dilakukan. Diketahui, proses evakuasi tahap satu dan kedua sudah berhasil membawa 557 WNI. Mereka kini dikabarkan sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi.
Lebih lanjut, Puan juga meminta Kemenlu selalu menyiagakan tenaga medis demi memastikan kesehatan WNI yang telah berhasil dievakuasi.
Menurutnya, kesehatan WNI yang dievakuasi harus selalu terjaga lantaran mereka menempuh proses dan perjalanan yang panjang.
“Nyawa warga kita sangat berharga dan merupakan tanggung jawab Negara. Untuk itu, Kemenlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan mereka,” ujar Cucu Bung Karno itu.
Puan menyadari, selama menjalankan operasi evakuasi tersebut, Pemerintah Indonesia akan menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.
Baca juga: Kronologi Bus Evakuasi WNI di Sudan Kecelakaan hingga 3 Orang Terluka
Guna memaksimalkan misi penyelamatan, Puan berpesan agar seluruh pihak konsisten bersinergi dengan tidak mengedepankan ego sektoral. Termasuk, berkolaborasi dengan berbagai negara untuk mempermudah proses evakuasi.
"Keberadaan WNI menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan DPR untuk melindungi keamanan WNI, meskipun dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi,” ujar perempuan pertama yang memperoleh kepercayaan sebagai Ketua DPR itu.