Dokter Kerap Jadi Korban Kekerasan, Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Satpam di Tiap Faskes

Kompas.com - 27/04/2023, 19:22 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Munchen/nr Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Edy Wuryanto mengatakan, perlindungan dokter dan tenaga kesehatan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat dan daerah perlu menangkal kejadian yang membahayakan bagi tenaga kesehatan yang bertugas.

Oleh karenanya, dia mengusulkan adanya tenaga sekuriti atau satpam di tiap fasilitas kesehatan (faskes).

"Soal keamanan didasari ketentuan Pasal 27, Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, Tenaga Kesehatan Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Tugasnya,” ujarnya melansir dpr.go.id, Kamis (27/4/2023).

Edy mengatakan itu untuk menanggapi kejadian kekerasan yang menimpa dua dokter magang (internship) di Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

Baca juga: Kemenkes Buka Suara soal Video Viral Dokter Dipukuli Pasien di Lampung

Terkait kasus penganiayaan dokter di Lampung, Edy meminta pelaku diproses secara hukum. Sebab, kasus penganiayaan dokter bukanlah kali pertama terjadi terhadap tenaga medis.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap, adanya pengamanan dari satpam dapat mengantisipasi kejadian buruk di ruang perawatan.

Edy menambahkan, kejadian di Puskesmas Panjar Bulan bukan kekerasan yang pertama kali dialami tenaga kesehatan yang sedang mengabdi.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu mencontohkan kasus meninggalnya dokter Mawarti Susanti yang berpraktik di Kabupaten Nabire, Papua.

“Jika masalah seperti ini (penganiayaan dokter) terus terjadi, maka jadi preseden buruk bagi penempatan dokter untuk pemerataan akses layanan kesehatan,” tegasnya.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Pemerintah Segera Kirimkan Draft RUU Perampasan Aset

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kekerasan terhadap dokter di Lampung terjadi Sabtu pukul 05.20 WIB. Kedua dokter yang saat itu sedang tugas jaga diserang pasien dan keluarganya.

Akan tetapi, korban baru melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat pada sore atau malam harinya karena masih dalam kondisi syok dan ada yang melaporkan mereka sempat diancam dengan keras.

IDI menarik dan memindahtugaskan dua dokter internship yang jadi korban penganiayaan pasien tersebut ke daerah faskes di Liwa yang berjarak satu jam dari Fajar Bulan. 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke