Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang

Kompas.com - Kamis, 17 November 2022
Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/11/2022) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.DOK. DPR Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/11/2022) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.

KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

"Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus yang mewakili Pimpinan Komisi II DPR RI dalam laporannya menjelaskan, tujuan pemerkaran provinsi di Papua telah termaktub dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Baca juga: Mendagri Minta DPR Segera Kirim Hasil Pengesahan UU Papua Barat Daya ke Presiden

Menurut dia, tujuan dari pemekaran adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

"Perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui bersama untuk menjadi undang-undang," kata Guspardi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Dia berharap dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang, maka kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, disetujuinya RUU Provinsi Papua Barat Daya merupakan tonggak bersejarah karena akan hadir provinsi ke-38 di Indonesia.

Namun dia mengingatkan tentang "pekerjaan rumah" bagi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkolaborasi menjalankan operasional Provinsi Papua Barat Daya sebagai realisasi dari provinsi baru.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen akan segera menerbitkan undang-undang sebagai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mengawal sampai dengan operasionalisasi bisa berjalan.

EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru
DPR
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
Komisi II Sebut Kasus Pertanahan di Jateng Harus Diselesaikan dengan Keberpihakan terhadap Masyarakat
DPR
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
Doakan Korban Gempa Cianjur, Gus Muhaimin: Duka Cianjur Duka Rakyat Indonesia
DPR
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
GKSB DPR RI-Parlemen Chile Adakan Pertemuan di Valparaiso
DPR
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Chile Berkunjung ke KBRI Chile
DPR
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi
DPR
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
KTT G20 Berjalan Sukses, Anggota Komisi VI Demer: Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia
DPR
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
Sah, DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-undang
DPR
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
Soal Megawati Semeja dengan SBY, Junimart Girsang: Pencerminan Nilai-nilai Pancasila
DPR
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
Komisi III Apresiasi Kesiagaan Polri Jaga Keamanan KTT G20: Kapolri Turun Langsung Ke Lapangan
DPR
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini
DPR
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
Wakil Ketua DPR Korpolkam Hadiri Latihan Manuver Menembak Senjata Ranpur Terintegrasi
DPR
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi
DPR
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
Anggota Komisi VI Minta Pemerintah Dorong Pembangunan Potensi Wisata di Maluku
DPR
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi Minta Pemerintah Siap Hadapi Ancaman Resesi Pangan
DPR