KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan tunjangan pesiunan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia ( TNI)
Langkah presiden itu dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) beberapa waktu lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang meminta kenaikan tunjangan bagi pensiunan purnawirawan TNI.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid menyambut baik langkah Presiden Jokowi tersebut
Menurutnya, kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi kurang baik, tetapi Presiden tetap mengupayakan keinginan para purnawirawan tersebut.
Baca juga: Rincian Batas Usia Pensiun TNI: Tamtama, Bintara, dan Perwira
"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan TNI. Kami semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI," ujar Meutya Hafid.
"Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/8/2022).
Ia memahami bahwa purnawirawan TNI menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik. Terlebih dengan besarnya jasa purnawirawan selama bertugas sebagai abdi negara.
"Jasa besar para purnawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya Hafid.
Baca juga: Disebut Kecil, Berapa Besaran Gaji Pensiunan TNI?
Guna menjamin kesejahteraan purnawirawan TNI di masa pensiun, Meutya Hafid menyebut, Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.
"Kami memahami bahwa kesejahteraan Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama bagi motivasi dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas," kata dia.
"Selain itu, hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, istri dan anak-anaknya sebagai penyokong generasi penerus bangsa," tambah Meutya Hafid.