Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik

Kompas.com - 06/08/2022, 18:21 WIB
Tim Konten,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/10/2021).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/10/2021).


KOMPAS.com –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan tunjangan pesiunan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia ( TNI)

Langkah presiden itu dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) beberapa waktu lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang meminta kenaikan tunjangan bagi pensiunan purnawirawan TNI.

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid menyambut baik langkah Presiden Jokowi tersebut

Menurutnya, kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi kurang baik, tetapi Presiden tetap mengupayakan keinginan para purnawirawan tersebut.

Baca juga: Rincian Batas Usia Pensiun TNI: Tamtama, Bintara, dan Perwira

"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan TNI. Kami semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI," ujar Meutya Hafid.

"Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/8/2022).

Ia memahami bahwa purnawirawan TNI menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik. Terlebih dengan besarnya jasa purnawirawan selama bertugas sebagai abdi negara.

"Jasa besar para purnawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya Hafid.

Baca juga: Disebut Kecil, Berapa Besaran Gaji Pensiunan TNI?

Guna menjamin kesejahteraan purnawirawan TNI di masa pensiun, Meutya Hafid menyebut, Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.

"Kami memahami bahwa kesejahteraan Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama bagi motivasi dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas," kata dia.

"Selain itu, hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, istri dan anak-anaknya sebagai penyokong generasi penerus bangsa," tambah Meutya Hafid.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke