Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik

Fathia Yasmine
Kompas.com - Sabtu, 6 Agustus 2022
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/10/2021).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/10/2021).


KOMPAS.com –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan tunjangan pesiunan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia ( TNI)

Langkah presiden itu dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) beberapa waktu lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang meminta kenaikan tunjangan bagi pensiunan purnawirawan TNI.

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid menyambut baik langkah Presiden Jokowi tersebut

Menurutnya, kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi kurang baik, tetapi Presiden tetap mengupayakan keinginan para purnawirawan tersebut.

Baca juga: Rincian Batas Usia Pensiun TNI: Tamtama, Bintara, dan Perwira

"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan TNI. Kami semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI," ujar Meutya Hafid.

"Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/8/2022).

Ia memahami bahwa purnawirawan TNI menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik. Terlebih dengan besarnya jasa purnawirawan selama bertugas sebagai abdi negara.

"Jasa besar para purnawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya Hafid.

Baca juga: Disebut Kecil, Berapa Besaran Gaji Pensiunan TNI?

Guna menjamin kesejahteraan purnawirawan TNI di masa pensiun, Meutya Hafid menyebut, Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.

"Kami memahami bahwa kesejahteraan Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama bagi motivasi dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas," kata dia.

"Selain itu, hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, istri dan anak-anaknya sebagai penyokong generasi penerus bangsa," tambah Meutya Hafid.

PenulisFathia Yasmine
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
Ajak Wartawan Sukseskan P20, Hafisz Tohir: Tunjukkan Indonesia Bukan Negara Kecil
DPR
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
Fadli Zon: Diplomasi Negara Tugas Semua Pihak, Termasuk Mahasiswa
DPR
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen
DPR
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat
DPR
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
DPR
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua
DPR
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
Hadiri SAI 20, Puan: Kita Perlu Mengedepankan Gotong Royong untuk Bangun Dunia yang Lebih Baik
DPR
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
Terkait Kasus Sambo, Desmond: Komisi III Akan Lakukan Pengawasan Hingga Selesai di Peradilan
DPR
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
Lindungi Ekonomi Nasional, DPR Setujui Pengesahan UU Perjanjian Kemitraan Regional
DPR
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
Baleg DPR Minta Revisi UU Sisdiknas Dikaji Ulang Kembali Bersama Masyarakat
DPR
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
Komisi II Paparkan Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat
DPR
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
Kunker ke Tulang Bawang, Puan: DPR Sedang Kerja Keras Agar Petani Tak Sulit Dapat Pupuk
DPR
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
Komisi VI Minta Pemerintah Agendakan Banyak Event di Bali untuk Bangkitkan Ekonomi dari Keterpurukan
DPR
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
Puan Maharani Usulkan Bilateral Investment Treaty untuk Dorong Investasi Indonesia ke Timor Leste
DPR
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
Waspada Krisis Ekonomi Global, Wakil Ketua Banggar DPR Minta Automatic Adjustment Dijalankan
DPR