Anggota Komisi IX DPR Minta Masyarakat Waspadai Omicron BA.2.75

Kompas.com - 20/07/2022, 18:57 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmad Handoyo mengatakan, munculnya subvarian terbaru dari Covid-19 subvarian Omicron, yaitu BA.2.75 di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Rahmad menyebutkan, varian BA.2.75, BA.4 dan BA.5 saat ini belum membebani rumah sakit dan tidak lebih berisiko dibandingkan varian Delta.

Namun, katanya, masyarakat Indonesia harus berkaca dari kasus yang terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat (AS).

"Saat ini kasus Covid-19 di AS 80 persen didominasi varian BA.2. Fakta ini harus membuat kita semakin waspada. Sebab Covid-19 masih ada dan kita belum tahu kapan berakhir," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/7/2022).

Rahmad mengatakan, secara global penularan Covid-19 masih sangat dinamis, bahkan kasus di beberapa negara ada yang melampaui 100.000 kasus per-hari.

Baca juga: Fakta-fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.2.75 Centaurus di Indonesia

Dia pun menyatakan, meskipun saat ini di Indonesia masih terbilang landai, tetapi kasus varian BA.4 dan BA.5 terus mengalami kenaikan.

"Tentu kondisi seperti ini menuntut langkah cepat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para epidemiolog, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi Covid-19 agar tidak kecolongan,” katanya.

Adapun subvarian Omicron baru BA.2.75 berpotensi lebih menular meski kasus varian BA.4 dan BA.5 yang saat ini belum mereda.

Rahmad mengatakan, varian BA.2.75 pertama kali terdeteksi di India pada Mei 2022 dan disebut-sebut penularannya lebih cepat dari varian BA.5 yang sangat menular.

Dia juga menuturkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan subvarian BA.2.75 sebagai Variant of Concern (VOC) Lineage Under Monitoring (LUM), yaitu varian tersebut sedang diawasi secara ketat oleh WHO.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Sebut Konflik Keamanan di Papua Tak Bisa Diselesaikan dalam Waktu Singkat

Oleh karenanya, Rahmad meminta semua pihak waspada, tapi tidak perlu panik.

"Kita memang tidak perlu panic, tapi fakta bahwa BA.2.75 sudah terdeteksi di Indonesia harus membuat kita lebih waspada dan berhati-hati," tegasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke