Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ( RI) Puan Maharani meminta seluruh anggota 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) untuk berkomitmen mengadopsi Deklarasi Nusa Dua.

Deklarasi Nusa Dua merupakan salah satu hasil pelaksanaan IPU sebagai resolusi parlemen-parlemen negara dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Deklarasi ini dibuat setelah delegasi melakukan “General Debate ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

Adapun adopsi dokumen Deklarasi Nusa Dua merangkum keseluruhan komitmen parlemen global untuk menuju net zero emissions atau nol emisi karbon pada 2050 atau sesuai target masing-masing negara.

“Deklarasi mengenai perubahan iklim telah menyerap aspirasi. Hal ini akan terus dilanjutkan terutama yang berkaitan dengan penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global,” imbuh Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Atasi Bencana Alam akibat Cuaca Ekstrem, PBB Siapkan Sistem Peringatan Dini Global

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada penutupan IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022). Dalam kegiatan ini, sebanyak 120 delegasi melakukan intervensi yang berasal dari hampir 100 parlemen nasional dan organisasi mitra.

Pada kesempatan itu, Puan mengatakan, dokumen Deklarasi Nusa Dua memuat berbagai hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan komitmen parlemen dalam mencapai climate neutral atau iklim netral pada 2050.

“Saya ingin mengapresiasi rekan-rekan anggota parlemen yang hadir di ruangan ini untuk komitmen dan kerja bersama dalam semangat solidaritas,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Saat ini, lanjut dia, sejarah telah memberikan kesempatan kepada parlemen sebagai alat sejarah dalam membangun komitmen dan kerja bersama global. Hal ini bertujuan untuk membangun suatu dunia yang sehat, tentram, dan sejahtera.

Baca juga: Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara

DPR RI komitmen adopsi produk dari IPU

Sebagai upaya lebih lanjut, Puan memastikan, pihaknya akan terus berkomitmen mengadopsi produk dari IPU. Hal ini termasuk Deklarasi Nusa Dua, yang namanya diambil dari lokasi tempat IPU digelar.

“DPR RI akan memastikan komitmen ini tidak akan berakhir menjadi hanya sebatas dokumen. DPR RI berkomitmen untuk memastikan dukungan nyata mengatasi perubahan iklim di Indonesia dan dunia,” imbuhnya.

Puan menyebut, komitmen itu harus segera dipenuhi. Apalagi dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang tercatat membutuhkan sebesar 100 miliar dollar AS.

Ditambah saat ini, kata dia, dunia menghadapi bermacam tantangan pada saat bersamaan. Untuk itu, menurut Puan, perubahan iklim perlu mendapat dukungan kuat untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi.

Baca juga: Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab

Oleh karenanya, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengajak seluruh anggota parlemen dunia menggunakan IPU sebagai ajang untuk mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi muda.

Apalagi, kata Puan, generasi muda sudah banyak meminta pemimpin melakukan aksi nyata.

Seperti pada pembukaan majelis, pihaknya mendapatkan pertanyaan dari wakil generasi muda Indonesia yang juga mewakili pandangan generasi muda dunia pada forum ke-144 IPU, yaitu “Apakah parlemen siap mengatasi pemanasan global?”.

Baca juga: Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang

“Bumi seperti apa yang akan diwariskan untuk generasi mendatang? Bagaimana solusi permanen menciptakan perdamaian? Apakah dunia akan siap dalam menghadapi ancaman krisis, yang mungkin lebih buruk di masa mendatang?," kata Puan.

Menanggapi pertanyaan itu, ia meminta parlemen bisa menggunakan sidang ke-144 IPU sebagai kesempatan untuk mewariskan dunia dengan budaya cinta pada lingkungan hidup, cinta damai, dan kemanusiaan kepada generasi muda.

Puan mengungkapkan bahwa semua pihak memiliki komitmen yang sama. All for one, one for all, yaitu satu dunia yang lebih baik untuk semua orang.

Baca juga: Delegasi Rusia dan Ukraina Dikabarkan Tak Akan Hadiri Forum IPU di Bali

Resolusi Standing Committee on Peace and Security

Selain Deklarasi Nusa Dua, Puan menjelaskan, hasil forum IPU juga menyepakati beberapa resolusi untuk menjawab tantangan kondisi saat ini.

Salah satunya resolusi “Standing Committee on Peace and Security”. Resolusi ini menekankan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah konflik.

Tak hanya itu, resolusi di Standing Committee on Sustainable Development Juga mengajak parlemen untuk terus meningkatkan peran teknologi komunikasi dan informasi di dunia pendidikan.

“ Parlemen telah menegaskan kepentingannya bukan sekadar untuk membuat komitmen, tetapi melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen bersama mengatasi masalah global,” ujar Puan.

Baca juga: Pimpin Sidang IPU Ke–144, Puan Sebut Parlemen Perlu Mobilisasi Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim

Cucu proklamator Bung Karno itu mengatakan, dunia harus segera melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan.

Menurut Puan, langkah kecil akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya yang semakin mendekatkan pada tujuan.

“Kami harus memastikan semua negara menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata di lapangan. Banyak hal yang berkembang dalam berbagai diskusi dan menjadi komitmen kita bersama,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Puan menyinggung tentang penanganan pandemi Covid-19 dan pentingnya keadilan distribusi vaksin.

Baca juga: Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Dalam agenda IPU, muncul juga dorongan untuk memperkuat kesiapan (preparedness) setiap negara dalam menghadapi pandemi pada masa depan.

Selain itu, forum tersebut ikut membahas perhatian terhadap proses pemulihan ekonomi yang perlu dilakukan dengan seimbang antara negara maju dan berkembang.

“Kami juga membahas isu korupsi yang menekankan peran parlemen dalam memperkuat legislatif untuk mempersempit ruang gerak koruptor,” ucap Puan.