Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Rabu, 23 Maret 2022
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) dalam salah satu kesempatan.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyoroti ketimpangan arus kas serius yang dialami Pertamina imbas kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Manajemen Pertamina perlu menyusun regulasi yang tepat agar tidak bergantung pada impor. Terlebih dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih," kata Gus Muhaimin, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (23/3/2022).

Gus Muhaimin mengatakan, adanya kenaikan harga minyak saat ini membuat Pertamina terpukul dua kali.

Pertama, Pertamina terkena cost of money atau biaya dana karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian bahan bakar minyak ( BBM) berasal dari pinjaman.

Kedua, Pertamina terkena time value of money (TVM) atau perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu. Untuk TVM saja biayanya mencapai 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

“Pertamina saya harap tetap committed untuk memberikan keandalan yang optimal. Saya yakin Pertamina bisa. Tinggal bagaimana implementasinya dan tentu saja dorongan dari stakeholder agar semua stabil,” katanya di Jakarta, Rabu (23/2022).

Baca juga: Buruh Tolak Tawaran Kemendag Berikan BLT dan Subsidi Minyak Goreng Curah, Ini Alasannya

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, Pertamina harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia meski harga minyak mentah dunia melonjak di atas 100 dollar AS per barel.

Harga tersebut jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang hanya 63 dollar AS per barel.

“Caranya bagaimana? Ya tidak bisa Pertamina berjalan sendiri. Perlu ada kesadaran juga dari kita semua. Misalnya tidak menggunakan BBM subsidi kecuali yang berhak,” ujarnya.

Gus Muhaimin menegaskan, hal tersebut harus berjalan beriringan dengan sosialisasi dan komitmen Pertamina untuk memastikan stok dan distribusi BBM aman berjalan lancar.

Dia juga mendorong pemerintah untuk menjamin stok dan distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia.

“Ya, ini saya kira harus serius ditangani pemerintah, terutama Pertamina. Kenaikan harga minyak mentah jangan sampai membebani masyarakat, harus dijaga betul stok yang ada dan distribusinya,” katanya.

Baca juga: Peduli Lingkungan, Gus Muhaimin Gandeng Komunitas Jambe Klopo Doyong Tanam 2.000 Pohon

Adapun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
DPR
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
DPR
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
DPR
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
DPR
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
DPR
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
DPR
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
DPR
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
DPR
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
DPR
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
DPR
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
DPR
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
DPR
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
DPR