Puan Pastikan 1.000 Peserta dari 115 Negara Hadiri IPU Ke-144 di Bali

Kompas.com - 15/03/2022, 13:10 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan MaharaniDok. DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani

KOMPAS.com – Sebanyak 115 negara dipastikan akan menghadiri penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 Assembly dan Related Meetings di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022.

Hal tersebut diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani. Dari 115 negara, total akan hadir 1.000 peserta mengikuti perhetalan forum parlemen dunia itu.

“Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran secara fisik. Tidak ada hybrid, tidak ada zoom. Semua nanti yang hadir adalah peserta dari IPU,” jelas Puan seperti dimuat laman dpr.go.id, Senin (14/03/2022).

Hal tersebut dikatakan Puan saat memimpin secara langsung rapat koordinasi persiapan acara IPU ke-144 dengan Pimpinan DPR RI, Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gubernur Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, Sekretariat Jendeal (Sekjen) DPR RI, dan stakeholder.

Puan mengatakan, sebagai tuan rumah, DPR RI telah mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin. Ini agar penyelenggaraan IPU ke-144 itu akan menjadi ajang untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

Baca juga: Wakil Ketua BKSAP Sebut Sidang IPU Ke-144 Jadi Kebangkitan Pariwisata di Bali

“Kalau event ini berjalan dengan baik tentunya membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra yang positif,” ungkap Puan.

Sebagai informasi, IPU ke-144 tahun 2022 ini mengangkat tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas, karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

Selain itu, terdapat juga agenda turunan dalam pembahasan tersebut mengenai pandemi Covid-19 saat ini.

Puan menerangkan lebih lanjut bahwa IPU ke-144 siap membuka ruang diskusi mengikuti dinamika yang akan dibahas sesuai dengan aturan persidangan.

“Jadi jangan kemudian membawa isu-isu yang membuat tidak saling menghormati dan saling menghargai sesame anggota IPU”, kata Puan.

IPU ke-144 pulihkan perekonomian Bali 

Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan IPU ke-144 diyakini dapat membangkitkan citra Pulau Bali sekaligus membantu memulihkan perekonomian pariwisata di Pulau Dewata setelah cukup lama terdampak pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu, kata Puan, forum parlemen dunia yang diagendakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini juga dinilai akan memberi kontribusi baik bagi Indonesia sebagai presidensi Konferensi Tingat TInggi (KTT) G20.

“Ini merupakan satu event internasional pertama yang besar dan dilaksanakan di Bali tahun 2022. Ini menuju pelaksanaan G20 pada November 2022 sebagai pertemuan kepala negara,” jelas Puan.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu menyatakan, kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya sudah terkelola dengan baik.

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Sidang IPU Ke-144, DPR RI Akan Gaungkan Isu Perubahan Iklim

Tingkat vaksinasi di Bali, lanjut Wajan, juga sudah cukup tinggi sehingga pelaksanaan IPU ke-144 ini lebih terjamin keamanannya.

“Pertemuan ini merupakan momentum pertama pertemuan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali. Hal ini sebagai awal dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, karena pandemi sudah sangat terkendari dan sangat kondusif,” ujar Koster.

Acara besar forum parlemen dunia ini akan dihadiri oleh para delegasi yang terdiri dari para ketua parlemen, anggota parlemen dan pejabat sekretariat parlemen negara anggota IPU.

Selain itu, akan hadir pula pimpinan organisasi internasional, para ahli atau pakar dan praktisi sebagai narasumber, serta media dan stakeholder lainnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke