Terkait Persoalan Pangan Akhir-akhir Ini, Anggota DPR Minta Bulog Jadi Stabilisator Harga

Kompas.com - 12/03/2022, 10:47 WIB
Inang Sh ,
Anissa Dea Widiarini

Tim Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. DOK. DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Urusan Logistik ( Bulog) memaksimalkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis.

Pasalnya, ia menilai, lembaga tersebut memiliki instrumen logistik paling lengkap di setiap kabupaten/kota di Indonesia sehingga leluasa melakukan operasi pasar dengan cadangan stok yang cukup untuk berbagai komoditas pangan strategis.

Untuk itu, Andi meminta Bulog segera memaksimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga di tingkat produsen (petani) dan konsumen.

“Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menjadi lembaga paling strategis untuk dapat mengendalikan berbagai persoalan pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

Andi menilai, Bulog adalah lembaga yang koordinatif dengan berbagai lembaga pemerintah setingkat kementerian atau di bawahnya dan memiliki fungsi sebagai pengendali penuh pengelolaan pangan, mulai dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Bulog Belum Dapat Penugasan untuk Bantu Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Bulog juga bisa mengelola pangan mulai dari penyediaan pupuk, benih, persiapan lahan, serta sarana dan prasarana produksi di tingkat hulu, pelaksanaan produksi dan sampai akhir panen, pascapanen, distribusi, hingga berujung tata niaga pangan sampai konsumen akhir.

“Akan tetapi kenyataannya, dalam 10 tahun penantian lembaga pengampu pangan ini terbentuk, harapan yang dinantikan sekian lama atas amanat Undang-Undang (UU) Pangan jauh dari ekspektasi,” tuturnya.

Andi pun mengatakan, peran maksimal Bulog pada 2022 dapat menjadi bukti bahwa lembaga ini masih memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyangga pangan. 

Politisi PKS itu menjelaskan, berbagai bahan pangan, mulai dari tahu, tempe, minyak goreng, daging, cabai, bawang, daging ayam, hingga telur ayam, dapat dikelola Bulog.

Oleh karena itu, semua lembaga pemerintah mesti memberikan kemudahan dalam semua akses untuk Bulog mengisi gudang-gudangnya di setiap daerah dengan komoditas pangan strategis.

Baca juga: Ditanya Kapan Kelangkaan Minyak Goreng Murah Bisa Teratasi, Ini Jawaban Mendag

Andi menambahkan, pihaknya memperhatikan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sudah memastikan Bulog memiliki stok aman menjelang ramadan.

Diketahui, Wapres telah meninjau gudang-gudang penyimpanan pangan sekaligus memastikan teknologi penyimpanan dapat berjalan baik.

“Saya berharap ini bukan sekadar gimmick dengan adanya situasi pangan yang sedang buruk. Ada aksi di lapangan yang terasa di masyarakat dengan pembuktian adanya stok pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat,” kata Andi.

Legislator asal Sulawesi Selatan II itu menambahkan, Bulog seharusnya dapat merealisasikan rencananya untuk menyerap gabah dari petani sebanyak 1,2 juta ton.

Hal itu penting untuk menambah stok cadangan pemerintah yang saat ini masih berada di angka 800.000 ton. Namun, dia mengingatkan, indikator pangan strategis bukan beras saja.

Dia menjelaskan, sembilan bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia juga mesti diperhatikan.

Baca juga: Wapres Apresiasi Teknologi Pangan Bulog, Harap Ketersediaan Beras Tercukupi dalam Jangka Panjang

“Pemerintah perlu memperhatikan cashflow Bulog untuk menjalankan perannya sebagai penyerap produksi pangan yang ada di petani,” ujarnya.

Andi mencontohkan, pemerintah bisa segera menyelesaikan utang akibat penugasan Public Service Obligation (PSO) sehingga Bulog bisa lebih leluasa untuk menyerap produksi petani dengan harga yang baik.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke