Vaksinasi Covid-19 di Papua Barat Masih Rendah, Wakil Komisi IX DPR: Pemerintah Harus Ada Strategi untuk Mempercepatnya

Kompas.com - 22/02/2022, 11:51 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Melkiades Laka Lena dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Papua Barat beserta jajarannya di Manokwari, Papua Barat, Senin, (21/2/2022).DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Melkiades Laka Lena dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Papua Barat beserta jajarannya di Manokwari, Papua Barat, Senin, (21/2/2022).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Melkiades Laka Lena mengatakan, vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Papua Barat baru mencapai 50-an persen dan dosis kedua 30-an persen.

Hal itu disampaikan Melki dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Papua Barat beserta jajarannya, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disduknakertrans), dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan di Manokwari, Papua Barat, Senin, (21/2/2022).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 21 Februari 2022

“Memang satu catatan terpenting adalah pemerintah harus ada strategi untuk mempercepat vaksinasi di Papua Barat ini,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Selain membicarakan penanganan pandemi Covid-19 di Papua Barat, Melki dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat juga mendiskusikan persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten tingkat II sudah bagus.

Baca juga: Anggota DPR Terkejut, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan Layanan Publik

“Ini sangat penting, karena dalam kondisi pandemi ini, BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi salah satu bantalan terpenting dalam hal menangani persoalan tenaga kerja di suatu daerah, terutama Papua Barat,” ujar Melki.

Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Papua Barat dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa).

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke