Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Senin, 22 November 2021
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang bersama pihak terkait membahas 500.000 warga pemilik surat ijo di Surabaya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR, Senin (22/11/2021).

DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang bersama pihak terkait membahas 500.000 warga pemilik surat ijo di Surabaya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR, Senin (22/11/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang menyatakan prihatin terhadap pengaduan 500.000 warga pemilik surat izin pemakaian tanah (SIPT) atau yang dikenal dengan nama "surat ijo" di Surabaya.

"Apa yang diadukan oleh masyarakat pemilik surat ijo ini benar-benar sangat memperhatikan. Oleh karenanya, kami Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR akan memperjuangkan dari status kepemilikan menjadi sertifikat hak milik," kata dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Sebab, lanjut Junimart, negara hanya mempunyai hak sebagai kuasa tanah, bukan memiliki. Hal ini sesuai Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa tanah diberikan untuk kemakmuran rakyat.

Selaku Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Junimart pun akan membawa masalah tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pakar Hukum UGM: 2 Hal Ini Beri Kesan Mafia Tanah Legal di Mata Publik

Pernyataan itu ia sampaikan sesaat setelah menanggapi desakan terhadap penyelesaian status kepemilikan tanah warga di Kota Surabaya yang tak kunjung usai dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR, Senin.

Pada kesempatan itu, Ketua Pejuang Komunitas Surat Ijo, Cosmas Satryo Kendro menyampaikan rasa bangga, terutama kepada Junimart Girsang yang telah gigih memberantas mafia tanah di Indonesia.

“Kami menguasai tanah dan menghuni lebih dari 50 tahun, tetapi tak kunjung juga bisa disertifikatkan. Oleh karena itu, lewat bapak Junimart Girsang dan Komisi II DPR, kami mendesak agar masalah ini diselesaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, permasalahan surat ijo sudah terjadi sejak tahun 1995. Pada saat itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengumumkan akan melakukan pemutihan terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai warga di Kelurahan Bertajaya.

Baca juga: Risma Janji Selesaikan Masalah Surat Ijo

Setelah pengumuman itu, Pemkot Surabaya melalui para koordinator yang ditunjuk meminta para warga untuk mengisi formulir pemutihan tersebut, serta wajib menyerahkan seluruh bukti kepemilikan atas tanah mereka.

"Ternyata cerita pemutihan itu, hanya sebuah upaya bagi Pemkot Surabaya untuk menghilangkan bukti kepemilikan tanah milik warga," imbuh Cosmas.

Sebab, lanjut dia, setelah warga menyanggupi semua persyaratan, Pemkot Surabaya mengusulkan status hak pengelolaan lahan (HPL) terhadap tanah para warga.

Artinya, setelah diterbitkannya surat keputusan hak pengelolaan lahan (SKHPL), maka tanah milik warga menjadi kuasa penuh pihak Pemkot Surabaya.

Baca juga: Risma Sebut Pemerintah Pusat Akan Adopsi Command Center 112 Pemkot Surabaya, Ini Alasannya

“Maka dari itu kami mendapat surat ijo itu dan sampai saat ini kami tidak bisa mensertifikatkan tanah kami,” ucapnya

Sebagai informasi, dalam kegiatan RDPU tersebut turut hadir Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara (APRTN) Indonesia, Ketua Umum (Ketum) Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, Ketum Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (KPSIS), dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Arek-arek Pejuang Surat Ijo Surabaya.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
DPR
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
DPR
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
DPR
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
DPR
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
DPR
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
DPR
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
DPR
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
DPR
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
DPR
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
DPR
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
DPR
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
DPR
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
DPR