Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi

Kompas.com - 25/03/2021, 16:32 WIB
A P Sari

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsudin meminta kerja sama pemerintah daerah (pemda) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus memberikan sosialisasi akan kemananan dan kehalalan vaksin kepada masyarakat.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsudin meminta kerja sama pemerintah daerah (pemda) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus memberikan sosialisasi akan kemananan dan kehalalan vaksin kepada masyarakat.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsudin meminta pemerintah daerah (pemda) untuk terus gencar memberikan sosialisasi program vaksinasi kepada masyarakat.

“Tidak lupa kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang harus terus mendorong manfaat dan kehalalan vaksin,” kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Pernyataan Azis itu disampaikan menyusul hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil survei menunjukkan persentase tinggi masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksin Covid-19.

Persentase itu, kata dia, paling tinggi terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Padahal, daerah ini merupakan episentrum penyebaran Covid-19 tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra Diduga Terlibat Pencurian 21,5 Ton Solar, MKD DPR: Laporan Sedang Diproses

“Saya prihatin dengan fakta ini. Bisa diprediksi bahwa penolakan ini terkait dengan persepsi mengenai keamanan vaksin,” katanya.

Berdasarkan data itu, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan 33 persen masyarakat menolak divaksin. Mengekor di belakang, Jawa Timur (Jatim) sebesar 32 persen dan Banten sebesar 31 persen.

Sementara itu, Jawa Tengah (Jateng) menempati urutan keempat dengan persentase sebesar 20 persen. Terdapat 19 persen penduduk Jateng yang menolak divaksin karena masalah keamanan.

Bila dilihat secara etnisitas, persentase terbesar etnis yang menolak vaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (48 persen). Sedangkan persentase etnis tertinggi yang bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).

Baca juga: DPR Harap Pemerintah Kesampingkan Ego Sektoral dalam Prolegnas 2021

Dukung vaksin Nusantara

Tidak hanya menyerukan sosialisasi keamanan dan kehalalan vaksin, Azis juga menyinggung permasalahan vaksin Nusantara yang saat ini dihentikan sementara.

Menurutnya, aksi tersebut sangat disayangkan, mengingkat vaksin itu telah lolos uji klinis tahap satu.

Melihat kondisi tersebut, ia mengatakan, DPR selalu mendorong para peneliti untuk menjelaskan alasan pemberhentian sementara vaksin Nusantara.

Selain itu, Azis juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengeluarkan persetujuan proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.

Baca juga: Jhoni Allen Tuntut AHY Bayar Rp 55,8 Miliar, Termasuk Ganti Rugi Gaji dan Fasilitas sebagai Anggota DPR

“Sejak awal DPR mendukung vaksin Nusantara. Ini merupakan kerja keras yang tidak mudah. Para peneliti diharapkan bisa terbuka atas kondisi yang terjadi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia meminta Kemenkes untuk terus mendukung dan mempermudah proses uji klinis vaksin Nusantara maupun vaksin-vaksin lain buatan dalam negeri. Sebab, sampai saat ini, persediaan vaksin bersertifikasi halal sangat terbatas.

“Sangat disayangkan jika gagasan besar untuk bangsa gagal. DPR harus terus mendorong pemerintah mendukung pembiayaan penelitian vaksin Covid-19 sesuai dengan karakteristik orang Indonesia,” pintanya.

Terkini Lainnya
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
DPR
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
DPR
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
DPR
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
DPR
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke